Oleh Ahmad Humam Hamid*)
Mayoritas publik Indonesia baru saja memberikan suara yang tak bisa diabaikan: mereka menolak keras serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Survei nasional yang dirilis pada awal April 2026 oleh beberapa lembaga besar seperti Indikator Politik Indonesia (IPI), Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa sekitar 83,1 persen warga Indonesia tidak setuju dengan aksi militer tersebut, sedangkan hanya sekitar 4,9 % yang menyatakan setuju, sisanya netral atau tidak menjawab.
Angka ini bukan sekadar statistik - ia adalah gelombang opini yang keras, langsung menggaung dari akar budaya politik Indonesia yang cenderung menolak eskalasi perang dan memilih diplomasi damai.
Penolakan mayoritas ini menggarisbawahi bahwa perang bukanlah sesuatu yang dianggap “legitimasi rakyat.”
Justru sebaliknya, publik melihatnya sebagai ancaman terhadap kemanusiaan, stabilitas regional, dan masa depan global yang sudah rapuh.
Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia dan sebagai kekuatan regional kunci, telah lama mengambil kebijakan luar negeri yang independen dan pro-perdamaian.
Prinsip bebas aktif bukan hanya slogan; ia menjadi panduan yang dirasakan masyarakat luas.
Namun di tengah pergeseran geopolitik global, di mana kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan Israel terlibat langsung dengan Iran, posisi Indonesia menjadi semakin kompleks.
Bayangkan dilema ini sebagai adegan film geopolitik yang dramatis: satu sisi ada tekanan global dari kekuatan adidaya yang mungkin mengharapkan dukungan atau posisi tertentu dari Jakarta; di sisi lain ada gelombang opini domestik yang jelas menolak perang dan eskalasi militer.
Baca juga: Perang Iran vs AS dan Israel: Bukti Hidup Negara Peradaban
Bagi Presiden Prabowo Subianto, ini bukan hanya soal strategi diplomatik - ini juga soal legitimasi politik domestik yang kuat.
Survei menunjukkan kecenderungan yang kuat: publik Indonesia menolak perang tidak hanya karena dampak ekonomi semata, tetapi juga karena rasa kemanusiaan yang mendalam.
Banyak yang melihat bahwa konflik tersebut tidak hanya memperburuk penderitaan warga sipil di Timur Tengah, tetapi juga dapat membawa dampak pasir di bawah kaki kita sendiri: harga energi yang melambung, ketidakstabilan ekonomi, hingga potensi konflik yang meluas.
Penolakan ini juga bukan fenomena lokal yang terisolasi. Di negara lain seperti Amerika Serikat, opini publik tentang perang dengan Iran juga bergerak melawan eskalasi militer.
Survei dari organisasi riset terkemuka menunjukkan sebagian besar warga Amerika kini tidak setuju dengan aksi militer ini, dan banyak yang percaya keputusan tersebut adalah kesalahan atau tidak efektif dalam jangka panjang.
Temuan ini memberikan pelajaran penting: perang sepanjang sejarah cenderung tidak mendapatkan dukungan luas dari publik negara-negara besar, apalagi dari negara yang secara geografis jauh dari medan konflik.
Baca juga: Strategi “Ie Bu Peudah” Mesin Perang Iran Melawan AS–Israel - Bagian I
Namun meski begitu, narasi perang sering disusun oleh kepentingan politik, aliansi strategis, dan kepentingan ekonomi yang jauh dari suara rakyat biasa.
Dalam konteks Indonesia, angka 83,1 % penolakan publik menunjukkan satu hal sangat penting: masyarakat tidak ingin Indonesia terjebak dalam dinamika kekuatan besar yang tidak jelas batas akhirnya.
Apalagi dalam konflik yang sudah menimbulkan ratusan ribu korban jiwa dan kekhawatiran dampak regional.
Ini menempatkan pemerintah Prabowo pada persimpangan yang sangat sensitif.
Di satu sisi, posisi Indonesia di forum internasional seperti Board of Peace (BoP) atau diskusi global lainnya dapat dipandang sebagai peluang untuk mempromosikan perdamaian dan menjadi mediator yang konstruktif.
Tetapi di sisi lain, keikutsertaan terlalu aktif dalam forum semacam itu yang diasosiasikan dengan pihak yang menjadi pelaku serangan militer bisa bertentangan dengan aspirasi publik yang menolak perang.
Apalagi, ketika isu seperti ini menjadi semakin sensitif di dalam negeri, gesekan politik domestik bisa tumbuh jika pemerintah terlihat mengabaikan keinginan mayoritas rakyat.
Publik yang sudah menolak keras perang mungkin akan mempertanyakan keputusan diplomatik yang tampak condong kepada satu blok kekuatan global tertentu.
Baca juga: Iran Siap Ubah Timur Tengah Jadi “Neraka” jika Trump Serang Fasilitas Energi Teheran
Ini bukan hanya soal hubungan internasional - ini soal politik domestik yang bisa berdampak pada stabilitas sosial dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Tentu, pemerintah Indonesia telah mencoba menjaga sikap independennya.
Prabowo sendiri pernah menegaskan bahwa Indonesia siap berperan sebagai mediator dalam konflik ini, atau setidaknya tetap berdiri pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak pada kekuatan mana pun.
Pernyataan semacam ini cukup berani, tetapi juga memantik beragam respons di masyarakat.
Beberapa pihak bahkan menilai bahwa Indonesia harus mengkaji ulang keterlibatannya dalam struktur seperti BoP setelah terjadinya konflik.
Karena partisipasi di forum semacam itu bisa ditafsirkan publik sebagai dukungan terhadap salah satu kekuatan yang terlibat dalam konflik - sesuatu yang bertentangan dengan aspirasi mayoritas rakyat.
Kebijakan luar negeri yang hati-hati bukan berarti Indonesia harus pasif. Negara ini punya kapasitas moral dan diplomatik untuk menawarkan jalur dialog, mediasi damai, dan kerja sama internasional yang bersifat netral.
Tetapi langkah semacam itu harus ditempuh dengan sangat transparan dan selalu mempertimbangkan aspirasi rakyat yang menolak eskalasi perang.
Masyarakat ingin suara mereka didengar; mereka ingin agar setiap tindakan pemerintah dalam arena internasional mencerminkan keinginan publik.
Baca juga: VIDEO Iran Klaim Berhasil Jatuhkan Pesawat Angkut AS Saat Misi Pencarian Pilot Jet Tempur
Kita mungkin sedang melihat sebuah momen sejarah di mana opini publik Indonesia menuntut kesejajaran antara suara rakyat dan kebijakan luar negeri.
Dan ketika suara rakyat begitu kuat, pemerintah benar-benar perlu ekstra hati-hati: bukan hanya untuk menjaga legitimasi di mata dunia, tetapi terutama untuk menjaga legitimasi di mata rakyatnya sendiri.
Jika pemerintah salah langkah - bergerak terlalu cepat untuk mengambil posisi yang dipandang publik sebagai condong kepada salah satu pihak - risiko dampaknya bukan hanya di panggung global.
Tetapi juga di dalam negeri: ketidakpuasan publik, gesekan sosial, dan potensi polarisasi yang dapat memecah narasi nasional tentang independensi dan perdamaian.
Baca juga: Strategi “Ie Bu Peudah” Mesin Perang Iran Melawan AS–Israel - Bagian III
Dengan suara 83 % rakyat yang menolak perang, sikap hati-hati bukan sekadar pilihan strategis: ini adalah sebuah keharusan politis dan moral.
Karena di dunia yang semakin cepat berubah, suara publik tidak bisa lagi diabaikan oleh kebijakan yang jauh dari realitas kehidupan mereka.
Dan dalam konflik global semacam ini - yang mempengaruhi jutaan orang secara langsung - ketelitian, kehati-hatian, dan konsistensi dengan aspirasi rakyat adalah kunci utama agar Indonesia tidak kehilangan arah di tengah pusaran geopolitik yang kompleks.
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
