TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG — Tempat pengungsian di lahan kosong dekat Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, tampak berbeda pada Minggu (5/4/2026) sore hingga petang.

Enam tenda bantuan BNPB berdiri, namun tampak lebih sepi.

Tak lagi terdengar riuh ibu-ibu memasak atau anak-anak bermain seperti beberapa pekan lalu. 

Pengungsian itu perlahan ditinggalkan.

Warga yang sebelumnya mengungsi akibat pergerakan tanah kini justru kembali ke rumah masing-masing, meski kondisi kampung semakin mengkhawatirkan.

Dari informasi yang dihimpun, warga hanya diberi izin menempati lokasi pengungsian hingga 16 April 2026. 

Artinya, tinggal hitungan hari, sementara itu, kepastian relokasi yang sempat dijanjikan dianggap belum ada.

Meskipun warga tersebut tidak memiliki sertifikat hak kepemilikan atas tanah mereka, namun mereka masih mencari cara untuk bisa tinggal dan beraktivitas normal.

Di tengah ketidakpastian itu, warga dihadapkan untuk memilih kembali ke rumah di zona tanah gerak atau bertahan dengan mendirikan tenda darurat di pinggir jalan utama yang dianggap lebih aman.

Baca juga: Fulltime PSIS Vs Barito Putera: Mahesa Jenar Gagal Balas Dendam, Malah Kalah 0-1

Jika dibandingkan saat kunjungan pejabat pada Februari lalu, kondisi dampak tanah gerak Kampung Sekip tampak lebih parah.

Dari pantauan terbaru, amblesan tanah semakin meluas. 

Retakan di jalan utama yang sebelumnya hanya beberapa meter kini melebar hingga sekitar 10 meter. 

Jalan yang dulu sejajar dengan halaman rumah warga kini turun hingga sekitar satu meter dan tampak miring.

Santi (34), satu di antara warga, menceritakan yang dialaminya.

Rumahnya masih berdiri, namun di seberangnya, tiga bangunan sudah roboh. Jalan di depan rumahnya pun telah berubah menjadi tanah dan bebatuan akibat ambles.

Meski kondisi itu jelas berbahaya, Santi tetap memilih tinggal di rumahnya.

Dia mengaku hanya pergi ke pengungsian saat hujan deras.

“Sebenarnya kalau hujan ingin ke sana (pengungsian). Soalnya ada pohon besar, kemarin rantingnya sempat patah kena atap. Kalau hujan airnya masuk ke dalam,” kata dia kepada Tribunjateng.com.

Namun, menurut dia, kondisi pengungsian pun bukan solusi ideal.

“Di tenda itu kalau hujan ya begitu, kadang air juga masuk,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua RT setempat, Joko Sukaryono, mengatakan pergerakan tanah bahkan telah meluas hingga hampir 100 meter.

Baca juga: Cuma Rp6 Ribu, Rames Sorjem Resep Ibu, Sarapan Legend Warga Purwokerto

“Meluasnya sampai ke atas sekarang, retakannya. Kira-kira hampir 100 meter,” sebut dia.

Meski demikian, hampir seluruh warga memilih kembali ke rumah.

“Untuk saat ini hampir semua ya, hanya tersisa tiga keluarga saja yang tinggal di pengungsian,” imbuh Joko.

Menunggu Janji dan Solusi Darurat

Menurut Joko, ketiadaan kepastian relokasi menjadi alasan utama warga kembali ke rumah.

“Karena sampai saat ini kita belum ada jawaban. Bahkan ada bocoran pemerintah tidak bisa menepati janji relokasi. Warga akhirnya down dan kembali ke rumah masing-masing,” ungkapnya.

Sebagian rumah dianggap masih bisa dihuni, tetapi dengan risiko tinggi, terutama saat hujan turun.

Dalam kondisi mendesak itu, pihak RT bahkan menyiapkan skenario darurat jika batas waktu pengungsian berakhir tanpa solusi.

“Terdapat dua alternatif, pertama, sebelum tenda diambil, akan kami pindahkan ke jalan dekat musala yang lebih aman. Kedua, terpaksa kembali ke rumah masing-masing,” jelas Joko.

Dia menegaskan, sebagian besar warga tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyewa tempat tinggal sementara.

“Kita hanya tergantung dari janji pemerintah. Untuk kontrak, mereka tidak mampu,” pungkas dia.

Padahal, mereka sempat diminta tidak kembali ke rumah oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat meninjau lokasi pada Sabtu (14/2/2026) lalu.

Saat itu, Gibran menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas dan meminta warga tidak bolak-balik ke zona rawan. (rez)