TRIBUNDEPOK-Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) heran kenapa Tentara Nasional Indonesia (TNI) seakan-akan ditargetkan dalam serangan di Lebanon.
Keheranan itu disampaikan Jenderal Purnawirawan militer itu usai mengikuti proses pelepasan tiga jenazah TNI yang gugur saat bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB dalam dua serangan berbeda.
Di akun X miliknya pada Minggu (5/4/2026), SBY sebagai pencetus yang mengirimkan TNI sebagai Pasukan Perdamaian PBB tahu betul seluk beluk program dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) PBB tersebut.
Di mana SBY paham Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Lebanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking”.
“Peacekeeper” tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran.
Hal ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB.
Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”.
Sehingga mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”.
Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon.
Namun kata SBY sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah.
Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”.
SBY menilai keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini.
SBY mendesak Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas.
SBY pun membandingkan dengan kasus Atambua di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di mana saat itu PBB bisa tegas dalam memutus dan seharusnya saat ini PBB pun tidak boleh standar ganda.
"Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda," jelasnya.
SBY mengaku merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Lebanon ini karena sebagai pencetus pengiriman pasukan TNI ke perbatasan tersebut.
"Ketika menjadi presiden Indonesia dulu, saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon," jelasnya.
SBY ingat betul saat itu pada bulan Agustus 2006 terjadi perang antara Israel dan Libanon.
Korban berjatuhan utamanya di pihak Lebanon.
DK PBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut.
Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, SBY mengusulkan agar Malaysia, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar “emergency meeting” guna mendesak PBB untuk segera bertindak.
Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur.
Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Libanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain.
Baca juga: AS Usir Keluarga Petinggi Militer Iran yang Menetap di Amerika
Dalam pertemuan itu pula, SBY pula yang menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari “peacekeeping mission” di perbatasan Israel dan Lebanon.
Artinya, setelah terjadi gencatan senjata atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut.
"Saya masih ingat, karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa kita belum siap, segera saya menelepon Presiden Perancis Jacques Chirac, dengan tujuan Indonesia ingin membeli kendaraan tempur VAB buatan Perancis untuk segera bisa dikirim ke Libanon,"
"Alhamdulillah, Perancis bersedia dan bahkan proses pengirimannya berlangsung secara cepat karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government)," terang Ketua Majelis Umum Partai Demokrat tersebut.
Kata SBY akhirnya Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, tiga bulan kemudian tepatnya November 2006 sudah bisa berangkat ke Lebanon.
Mereka yang pertama bertugas menjadi pasukan perdamaian PBB saat ini telah masuk di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto termasuk anak SBY Agus Harimurti Yudhoyono.
"Untuk diketahui, 3 orang anggota kabinet Presiden Prabowo adalah bagian dari kontingen Indonesia tersebut, yaitu Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan," papar SBY.
Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen Indonesia bertugas di Lebanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun.
Hal ini menjadi yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia.
Oleh karena itu sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, SBY menyampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Lebanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia.
"Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air," pungkas SBY.
Diketahui Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Lebanon gugur.
Beberapa prajurit juga mengalami luka berat, termasuk dalam insiden ketiga kemarin, di tempat penugasan mereka.
Mereka yang gugur yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.
