Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kenaikan harga plastik akibat konflik bersenjata di Timur Tengah diperkirakan berpotensi mengerek inflasi. Hal itu diungkapkan oleh Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) FISIPOl UGM, Hempri Suyatna.
Hempri mengungkapkan plastik sudah seperti kebutuhan primer bagi produk-produk UMKM. Sehingga kenaikan harga plastik juga akan berdampak.
"Plastik itu kan kayak kebutuhan primer bagi produk-produk UMKM sehingga tentunya akan punya dampak. Ya saya kira kenaikan harga plastik yang mencapai sekitar 60 persen berpotensi mengerek inflasi," katanya, Senin (6/4/2026).
Namun, dengan adanya kenaikan harga plastik saat ini menjadi momentum bagi UMKM untuk melakukan diversifikasi kemasan. Di samping itu, UMKM juga perlu beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah pun perlu mengembangkan bioplastik. Menurut dia, pengembangan bioplastik bisa menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tingginya harga plastik.
Untuk menghadapi kenaikan harga plastik, pemerintah didorong mengalihkan sumber impor dari negara yang tidak terdampak perang Timur Tengah.
"Termasuk membantu keringanan bea impor, saat ini memang masih impor, salah satunya Yaman. Dan dalam jangka panjang perlu mendorong produk-produk kemasan plastik bisa diproduksi di dalam negeri," terangnya.
Di samping itu, masyarakat selaku konsumen juga harus diedukasi terkait penggunaan plastik. Ia menilai pembiasaan masyarakat masih menjadi tantangan.
"Konsumen juga perlu diedukasi untuk membiasakan produk-produk raman lingkungan. Selama ini habituasi atau pembiasaan mengenai hal tersebut sering jadi masalah. Kebijakan pembatasan penggunaan plastik yang sempat dikampanyekan pemerintah perlu digaungkan lagi, kalau perlu ada aturan yang tegas," ujarnya.
Terpisah, Ketua Tim Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Sudiyana menambahkan tidak semua komoditas yang dikonsumsi masyarakat masuk dalam penghitungan inflasi.
Ada sekitar 408 komoditas yang dipantau oleh BPS DIY dalam menghitung inflasi. Komoditas tersebut bersumber dari Survei Biaya Hidup dan dievaluasi secara berkala setiap bulan.
"Proksi kita kan di 0,02 persen dari hasil Survei Biaya Hidup.Yang masuk itu yang sudah bahan jadi, botol minum plastik itu di 0,11 persen, lemari plastik di 0,09 persen. Jadi barang yang langsung dikonsumsi," imbuhnya.
"Kalau plastik berupa bungkus itu tetap dikonsumsi, tapi karena nilai konsumsinya sangat rendah, tidak masuk paket komoditas kami. Plastik itu di bawah 0,02 persen, berarti dia lepas (tidak masuk komoditas inflasi)," pungkasnya. (maw)
