BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Bangka Tengah meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Ketua DPD Apkasindo Bangka Tengah, Maladi mengatakan, pengawasan tersebut penting dilakukan mengingat sektor kelapa sawit menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.

"Memang penetapan harga dilakukan di tingkat Provinsi, tapi apa salahnya karena izin usaha kemudian izin HGU ada di Kabupaten, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan," ujar Maladi, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah termasuk di tingkat Kabupaten juga bisa mendapatkan pemasukan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit.

Baca juga: DPRD Bangka Tengah Desak PKS Evaluasi Harga TBS, Petani Keluhkan Harga Rendah

Menurutnya, tambahan DBH tersebut tentu bisa menjadi salah satu cara untuk menambah pemasukan daerah di tengah pemangkasan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

"Karena dalam harga sawit itu kan ada Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil untuk Provinsi ada, untuk Kabupaten penghasil sawit itu juga ada," tambahnya.

Sementara itu Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus menjelaskan, pihaknya akan menjalin sinergi bersama Apkasindo ataupun pemerintah daerah agar pengawasan harga TBS bisa lebih optimal.

"Kami berharap kami nanti akan bersinergi dengan Apkasindo, dengan para adik-adik kami mahasiswa dan tentu pemerintah daerah untuk memperpanjang pengawasan. Sehingga petani ini betul-betul mendapatkan harga yang layak dan juga perusahaan mendapatkan keuntungan," kata dia. (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)