Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Wakil Bupati Donggala, Taufik M Burhan, memastikan pemerintah daerah segera menindaklanjuti aspirasi warga Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, yang disampaikan melalui aksi Aliansi Powelua Menggugat, Senin (6/4/2026).

Aspirasi tersebut mencakup tiga tuntutan utama, yakni perbaikan akses jalan desa, kejelasan kompensasi aliran air PDAM, serta perbaikan jembatan di Desa Lumbudolo.

“Tadi saudara-saudara kita dari Powelua datang menyampaikan aspirasi mereka. Kami akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan jalan menjadi prioritas utama karena kondisinya dinilai membahayakan dan menghambat aktivitas masyarakat, terutama menjelang musim panen.

“Masalah yang paling mendesak itu jalan, karena sangat mengganggu mobilitas ekonomi warga, karena mereka sudah mau panen durian. Bahkan sudah ada korban akibat kondisi jalan tersebut,” kata Taufik.

Menurutnya, akses jalan di Dusun 1 dan Dusun 2 sulit dilalui akibat tanjakan curam dan mudah rusak saat hujan. Sementara jalan alternatif yang sebelumnya dibangun pascabencana juga belum berfungsi optimal.

Selain itu, warga juga menyoroti kondisi jembatan di Desa Lumbudolo yang membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan.

Baca juga: Curanmor Modus Debt Collector di Palu Terbongkar, 3 Pelaku Ditangkap Resmob Tadulako

“Perkiraan anggaran untuk jembatan itu sekitar Rp8 miliar tadi dihitung bersama Kadis PU. Sebenarnya di tahun 2025 kemarin kalau tidak terjadi efisiensi, Ibu Bupati sudah plotting anggaran untuk ke situ. Olehnya kami akan coba dorong melalui skema bantuan ke provinsi maupun pemerintah pusat,” jelasnya.

Pemkab Donggala juga akan mengusulkan perbaikan infrastruktur melalui program pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden terkait pembangunan jalan daerah.

“Intinya kita akan mencarikan solusi secepatnya. Kita punya skema lain yakni ke provinsi, makanya saya minta Kades buatkan surat ke Pak Gubernur biar saya yang mengetahui karena ada program BERANI Lancar. Skema kedua saya sampaikan ke Dinas PU, buatkan semua data tentang kurang lebih 50 persen jalan di Kabupaten Donggala termasuk jembatan yang belum layak, kita dorong ke Inpres Jalan Desa,” tegas Wabup.

Sementara itu, terkait kompensasi aliran air PDAM, Wabup memastikan pihaknya akan segera memanggil pihak terkait untuk membahas kejelasan aturan dan besaran kompensasi.

“Besok kami undang direktur PDAM untuk membicarakan hal ini agar ada kejelasan bagi masyarakat,” ucap Taufik.

Ia menambahkan, Pemkab Donggala berkomitmen mencarikan solusi secepatnya agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu. (*)