TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan sikapnya terkait ultimatum terhadap Iran agar segera membuka Selat Hormuz sebagai jalur energi global.
Dalam ultimatum tersebut, Trump mengancam akan menghancurkan Iran dalam satu malam apabila gagal mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu yang ia tetapkan.
Menurut laporan BBC, Selasa (7/4/2026), tenggat waktu tersebut ditetapkan pada pukul 20.00 waktu Washington DC pada Selasa (7/4/2026) atau Rabu (8/4/2026) pukul 07.00 WIB.
Berbicara di Gedung Putih, Trump menyatakan bahwa ia meyakini para pemimpin Iran yang dianggap rasional tengah berunding dengan itikad baik, meskipun hasil akhirnya masih belum dapat dipastikan.
Sementara itu, Iran menolak proposal gencatan senjata sementara dan justru mendorong penghentian konflik secara permanen serta pencabutan sanksi, syarat yang dinilai Trump tidak bisa dipenuhi.
Baca juga: Presiden AS Donald Trump Diisukan Kena Stroke, Begini Jawaban Resmi Gedung Putih
Konferensi pers Donald Trump yang digelar bersama Jenderal Dan Caine, ketua Kepala Staf Gabungan, serta Menteri Pertahanan Pete Hegseth berlangsung beberapa hari setelah pasukan AS mengevakuasi dua awak jet tempur F-15 yang ditembak jatuh di wilayah selatan Iran.
Meski sebagian besar pernyataannya menyoroti apa yang ia sebut sebagai penyelamatan heroik terhadap awak tersebut, Trump kembali menegaskan peringatannya bahwa AS dapat melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi dan transportasi Iran.
Serangan tersebut akan dilancarkan oleh AS jika Selat Hormuz tidak kembali dibuka sebelum batas waktu yang telah ditentukan dalam ultimatumnya.
“Seluruh negara bisa dikuasai dalam satu malam, dan malam itu bisa saja besok malam,” ujarnya pada Senin (6/4/2026).
Setelah tenggat waktu berlalu, tambah Trump, Iran akan dikembalikan ke "Zaman Batu".
"Mereka tidak akan memiliki jembatan. Mereka tidak akan memiliki pembangkit listrik," katanya.
Meskipun Iran sebelumnya menolak tuntutan AS, Trump terus menyatakan optimisme bahwa Iran bernegosiasi dengan itikad baik setelah sejumlah lapisan kepemimpinan Iran tewas dalam serangan AS dan Israel.
Menurut seorang pejabat regional yang mengetahui diskusi tersebut, kemajuan yang signifikan dalam suatu negosiasi dinilai kecil kemungkinannya terjadi tanpa adanya gencatan senjata terlebih dahulu.
Pejabat yang meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitifnya perundingan itu mengatakan bahwa proses negosiasi menjadi rumit akibat kesulitan menyampaikan dan menerima pesan dari pejabat Iran di tengah pemadaman komunikasi yang sedang berlangsung.
“Untuk menyampaikan pesan ke Iran, hampir tidak mungkin mendapatkan respons dalam waktu yang wajar. Rata-rata waktu respons mencapai sekitar satu hari atau lebih,” katanya.
Pakistan, Turki, dan Mesir disebut turut terlibat dalam upaya mediasi.
Trump hanya memberikan sedikit rincian mengenai rencana pemerintahannya ke depan.
Ia menyatakan bahwa dirinya memiliki rencana terbaik, namun tidak akan mengungkapkannya kepada media.
Para ahli hukum telah memperingatkan bahwa serangan yang disengaja dan berkelanjutan terhadap infrastruktur sipil di Iran dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
"Menghancurkan semua pembangkit listrik, mengancam tindakan paksaan terhadap penduduk sipil untuk mencoba membawa pemerintah ke meja perundingan, hal-hal semacam itu semuanya ilegal," kata Tess Bridgeman, mantan penasihat hukum Dewan Keamanan Nasional era Obama, kepada CBS, Minggu (5/4/2026) mitra BBC di AS.
Sebelumnya pada hari itu, Trump mengatakan dia tidak khawatir tentang kemungkinan dampak serangan inrafstruktur sipil dan jembatan di Iran.
Bahkan Trump dalam konferensi pers menegaskan bahwa penduduk Iran akan bersedia menderita untuk mendapatkan kebebasan meskipun menggulingkan pemerintah Iran bukanlah niatnya.
Trump juga kembali mengkritik sekutu-sekutu utama AS termasuk Inggris, NATO, dan Korea Selatan yang menurutnya gagal membantu AS selama konflik tersebut.
"Itu adalah noda pada NATO yang tidak akan pernah hilang," katanya, seraya menambahkan bahwa AS tidak membutuhkan Inggris.
Pasukan Amerika telah melakukan lebih dari 13.000 serangan di seluruh Iran sejak perang dimulai, menurut laporan terbaru dari Komando Pusat militer AS pada hari Senin (6/4/2026).
Dilansir dari Aljazeera, Selasa (7/4/2026), militer Iran menyebut ancaman yang dilontarkan Trump sebagai sebuah khayalan dan tidak mampu menutupi aib dan penghinaan AS di kawasan, demikian menurut pernyataan media Iran.
Sementara itu sederet anggota Kongres AS yang menentang ancaman eskalasi militer Trump terhadap Iran terus bertambah.
Anggota parlemen Demokrat lainnya mengatakan bahwa ancaman Trump untuk menyerang pembangkit listrik, jembatan, dan situs non-militer lainnya di Iran akan menjadi noda hitam bagi militer AS dan negara tersebut.
“Mengancam untuk menargetkan pembangkit listrik dan target non-militer lainnya bukanlah kekuatan,” kata Senator Demokrat Arizona, Mark Kelly.
Ia menyatakan bahwa jika Trump menyerang infrastruktur sipil adalah pelanggaran hukum konflik bersenjata.
“Jika kata-kata itu berubah menjadi perintah untuk menghancurkan infrastruktur sipil tanpa tujuan militer yang sah, sulit untuk melihat bagaimana hal itu tidak melanggar hukum konflik bersenjata,” kata Kelly, yang merupakan mantan astronot NASA dan pilot Angkatan Laut yang berprestasi. (*)
