TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengajak para petambak di Kabupaten Indramayu yang menolak program revitalisasi tambak Pantura untuk mencari solusi bersama.

Pasalnya, program yang dilaksanakan dari mulai Bekasi, Karawang, Subang, hingga Indramayu tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, menurut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu berkomintmen untuk mengedepankan hak-hak masyarakat pesisir Indramayu yang selama ini menggarap lahan tambak milik Perhutani itu.

"Berkaitan aspirasi petambak mengenai uang kerohiman, itu memerlukan proses teknis berupa pemasangan patok untuk mengukur luasan lahannya," ujar Lucky Hakim saat ditemui di Pendopo Bupati Indramayu, Jalan Letjen Sutoyo, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Selasa (7/4/2026).

Ia mengatakan, besaran uang kerohiman dapat diketahui setelah pemerintah mendapatkan data luas lahan yang selama ini digarap para petambak, dan areal mana saja yang bakal direvitalisasi dalam PSN tersebut.

Karenanya, adanya penolakan sekelompok masyarakat dalam pemasangan patok sebelum mendapatkan kejelasan terkait besaran uang kerohiman turut menghambat proses revitalisasi tambak Pantura.

Baca juga: Aksi Tolak Tambak Pantura Berujung Rusaknya Alun-Alun Indramayu, Lucky Hakim Buka Opsi Jalur Hukum

"Pemkab Indramayu siap memfasilitasi masyarakat untuk berkomunikasi dengan kementerian atau menteri sekalipun, karena menyampaikan aspirasi merupakan hak warga, dan kami juga tidak semena-mena," kata Lucky Hakim.

Pihaknya pun menyatakan kesiapannya untuk berkirim surat kepada Presiden Prabowo apabila masyarakat menginginkan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program revitalisasi tambak Pantura.

Ia menyampaikan, pemerintah pusat hingga daerah pun mengedepankan pendekatan tabayun, dan selalu membuka pintu mediasi bagi warga yang hendak mengutarakan pendapatnya berkaitan program tersebut.

Selama ini, Pemkab Indramayu juga aktif memfasilitasi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya dalam beberapa kali pertemuan, dan termasuk menerima perwakilan warga saat unjuk rasa yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu.

"Kami mengajak masyarakat untuk mencari solusi bersama terkait program ini, termasuk memfasilitasi untuk bersurat atau bertemu langsung Pak Presiden maupun menteri apabila waktunya memungkinkan," ujar Lucky Hakim.