TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Viral Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah melakukan pembenahan serius dalam penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram (kg) agar lebih tepat sasaran.

Menurut Said, langkah tersebut dinilai lebih penting dibandingkan wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti yang diusulkan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

“Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru subsidi elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ia menilai kebocoran subsidi masih terjadi akibat lemahnya pengawasan dan sistem verifikasi penerima.

Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan pendekatan berbasis data, tetapi juga menerapkan mekanisme berlapis, termasuk opsi penggunaan identifikasi biometrik.

“Harus ada kontrol yang lebih kuat. Jangan sampai subsidi ini bocor,” tegasnya.

Baca juga: Di Sukabumi Elpiji Mulai Langka, Disdagin Sebut Permintaan Melonjak Dua Kali Lipat

Menanggapi hal tersebut, warga Sukabumi sebagai pengguna elpiji 3 kg memiliki pandangan berbeda.

Nai (41), warga Sukabumi, menilai pemerintah tidak perlu membuat aturan yang terlalu rumit dalam penyaluran elpiji subsidi.

Menurutnya, yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah ketersediaan gas di lapangan.

“Warga itu sederhana, yang penting gas ada. Jangan sampai malah dipersulit dengan aturan yang berbelit,” ujarnya.

Ia menyebut, dalam praktiknya masyarakat lebih banyak membeli elpiji dari pengecer atau warung, bukan langsung dari pangkalan resmi.

“Kita beli di warung, di pengecer. Kebutuhan kita buat masak sehari-hari, bukan untuk yang lain,” katanya.

Nai juga menyoroti bahwa potensi penyalahgunaan subsidi lebih banyak terjadi di tingkat distribusi, bukan pada pengguna akhir.

“Kalau memang ada penyalahgunaan, itu bukan di masyarakat. Tapi di atasnya, di jalur distribusi,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Selvyane (17), pengguna elpiji 3 kg lainnya di Sukabumi.

Ia menilai wacana pengetatan subsidi tersebut terkesan berlebihan jika tidak dibarengi dengan pengawasan distribusi yang ketat.

“Masyarakat sebagai pengguna elpiji tidak akan berani macam-macam,” ujarnya.

Menurut Selvyane, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pengawasan di setiap tahapan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan.

“Yang perlu dipikirkan pemerintah itu pengawasan di tiap pendistribusian, supaya bisa diantisipasi. Ini jelas beberapa kasus yang terjadi. Penyalahgunaan bukan hari ini saja,” katanya.

Ia pun berharap pemerintah mendorong aparat terkait untuk lebih tegas dalam mengawasi distribusi elpiji subsidi agar benar-benar tepat sasaran.

Wacana pembenahan subsidi elpiji 3 kg kini menjadi perhatian publik, di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap energi rumah tangga.

Di satu sisi, pemerintah didorong memperketat sistem agar tidak terjadi kebocoran subsidi.

Namun di sisi lain, masyarakat berharap kebijakan tersebut tidak justru menyulitkan akses mereka terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Tanpa perbaikan distribusi di lapangan, kebijakan pengetatan dikhawatirkan tidak efektif dan berpotensi memicu kelangkaan serta kenaikan harga di tingkat pengecer.(*)