Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur mengaku kewalahan mengawasi distribusi LPG 3 Kg di daearahnya.

Lemahnya pengawasan ini diakuinya berdampak pada kelangkaan LPG di Lombok Timur.

Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, Hadi Fathurrahman, menyebut secara sistem distribusi LPG sebenarnya sudah sesuai prosedur resmi, tapi celah pengawasan bikin semuanya kacau.

Menurut penjelasan dari Pertamina, alur distribusi normalnya dimulai dari depo ke agen, lalu ke pangkalan resmi. Dari sisi kuota pun aman sekitar 30 ribu hingga 35 ribu tabung per hari. 

"Secara data, distribusi itu sesuai kuota. Stok juga dinyatakan aman," kata Hadi saat ditemui pada Selasa (7/4/2026).

Masalah justru muncul di tingkat pengecer yang diakui tidak terkendali. Akibatnya, harga melambung dengan kisaran Rp35 ribu dan rakyat susah mendapatkan gas. 

"Yang jadi persoalan itu di bawah, di pengecer. Ini yang tidak bisa kita kontrol secara langsung," tegasnya.

Hadi mengakui, selama ini pihaknya sudah berusaha mengawasi, tapi anggaran terbatas dan kewenangan penindakan juga tidak ada di tangan mereka. Dinas Perdagangan hanya bisa memberi pembinaan dan teguran, sedangkan sanksi tegas ada di pihak lain. 

"Untuk penindakan itu bukan kewenangan kami. Biasanya dilakukan oleh Pertamina bersama agen dan pangkalan, misalnya dengan penghentian pasokan atau pencabutan izin," katanya.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok LPG 3 Kg Aman di Lombok Timur

Karena itu, ia menekankan perlunya sinergi lintas pihak. Dinas tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi dengan Pertamina dan aparat.

Hasil rapat dengar pendapat bersama DPRD menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus LPG. 

"Kalau Satgas terbentuk, pengawasannya lebih kuat karena ada aparat penegak hukum yang bisa langsung melakukan tindakan," tutur Hadi.

Hadi juga mengakui adanya indikasi penyimpangan distribusi, termasuk dugaan penimbunan oleh oknum. Temuan sempat terjadi di hotel dan rumah makan yang menggunakan LPG subsidi. 

Sebagai langkah penertiban, Dinas bersama Pertamina menggelar sosialisasi dan penindakan lewat program penukaran tabung. Pelaku usaha yang kedapatan pakai LPG subsidi langsung diarahkan tukar ke tabung non-subsidi.

"Kalau ditemukan penggunaan LPG subsidi di hotel atau rumah makan, langsung kita arahkan untuk ditukar melalui program dari Pertamina," tandasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap distribusi LPG di Lombok Timur bisa normal kembali dan kelangkaan segera berakhir.

(*)