Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyatakan kesiapannya mengikuti kebijakan Work From Home (WFH) dari pemerintah pusat.

Meski demikian, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan aman dan tidak terganggu selama kebijakan tersebut diterapkan.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menyusun teknis pelaksanaan WFH dengan mengacu pada ketentuan pusat. Menurutnya, penerapan WFH kemungkinan hanya dilakukan satu hari dalam seminggu.

"Kita akan susun sesuai ketentuan pusat. Mungkin tidak banyak-banyak harinya, cukup sehari dalam seminggu. Tapi soal pelayanan publik, pasti tetap jalan," kata Iron, sapaan akrabnya, pada Selasa (7/4/2026).

Iron menambahkan, kajian mendalam perlu dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan instansi mana saja yang bisa menerapkan WFH.

Instansi pelayanan umum seperti fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) tidak bisa menerapkan WFH dan harus tetap bekerja penuh.

"Setelah kajian, kita akan tahu jumlah pegawai di setiap OPD yang bekerja dari rumah dan yang tetap masuk kantor. Ini demi efisiensi sesuai arahan pusat," ujar Iron.

Iron mengungkapkan, meski ada efisiensi, perjalanan dinas tetap dilakukan seperti biasa.

"Sudah terjadi perjalanan dinas, beres itu," singkatnya.

Dengan persiapan yang matang, Pemkab Lombok Timur optimistis pelayanan publik tetap aman meskipun WFH mulai diberlakukan.

"Ya tentu optimal pelayanan publik meskipun WFH," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, Moh Edwin Hadiwijaya, menyoroti efisiensi anggaran sebagai latar belakang kebijakan ini.

Ia mengingatkan bahwa daerah harus bersiap menghadapi ancaman krisis energi akibat ketegangan Iran-Israel, yang berdampak pada harga BBM.

"Untuk pemangkasan anggaran untuk Lombok Timur mencapai Rp405 miliar pada 2026, termasuk dana desa yang turun drastis dari Rp1 miliar lebih menjadi rata-rata Rp370 juta per desa," tutupnya.