TRIBUNPEKANBARU.COM - Warga kampung ring I PT Kimia Tirta Utama (KTU) di Kecamatan Koto Gasib mengeluhkan jalan berlubang dan berdebu.  

Masyarakat dari Kampung Pangkalan Pisang, Buatan I, Buatan II dan Kuala Gasib menyampaikan kondisi jalan yang digunakan perusahaan dibiarkan rusak, berdebu saat panas, dan berlumpur ketika hujan.

Keluhan ini disampaikan langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Siak–Pelalawan, Fairus.

Ia juga menampung aspirasi terkait kondisi ini setiap melakukan reses.

Fairus mengaku geram dengan sikap manajemen PT KTU yang dinilai tidak responsif terhadap keluhan warga.

Apalagi Kecamatan Koto Gasib yang juga merupakan kampung halamannya sendiri. 

“Saya sudah pernah menghubungi administratur PT KTU, tapi tidak terlalu direspon, bahkan tidak mau bertemu.

Padahal saya ingin membicarakan aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan sejak lama,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Menurut Fairus, persoalan utama yang dikeluhkan warga adalah kondisi jalan akses yang setiap hari dilintasi truk pengangkut sawit milik perusahaan.

Intensitas kendaraan yang tinggi menyebabkan jalan cepat rusak dan memicu debu tebal yang mengganggu aktivitas warga.

“Setiap saya reses, masyarakat di Kampung Pangkalan Pisang, Buatan I, Buatan II, termasuk Kuala Gasib, selalu mengeluhkan jalan ini. Truk perusahaan lewat tiap sebentar, warga jadi bermandikan debu,” katanya.

Baca juga: Operator Tewas Terhimpit Roll Seberat 3 Ton di Perawang, Polisi dan Disnaker Lakukan Penyelidikan

Baca juga: Pelangsir Solar Subsidi di Kuansing Ditangkap, Ribuan Liter Diduga Untuk Aktivitas PETI Disita

Ia menyebut dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang harus melintasi jalan tersebut setiap hari.

“Yang paling kasihan itu anak-anak sekolah. Bagaimana mereka mau berprestasi kalau sampai di sekolah saja badan sudah dipenuhi debu. Harusnya keberadaan perusahaan sebesar itu bisa menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan infrastruktur, Fairus juga menyinggung minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan.

Ia meminta PT KTU mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Siak terkait tenaga kerja tempatan.

“Kalau begini terus, sampai kapan masyarakat hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri?” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Fairus memastikan akan membawa persoalan ini ke DPRD Provinsi Riau melalui rapat dengar pendapat dengan pihak perusahaan.

“Saya akan panggil manajemen PT KTU. Kita ingin ada solusi konkret, bukan pembiaran seperti ini terus,” ujarnya.

Warga berharap upaya tersebut segera membuahkan hasil, sebab kondisi jalan yang dikeluhkan telah berlangsung lama tanpa penanganan.

Hingga kini, masyarakat masih harus menghadapi debu saat kemarau dan lumpur saat hujan di jalan yang menjadi akses utama aktivitas mereka.