TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin meminta pemerintah untuk bisa menyikapi gejolak geopolitk di Timur Tengah dengan menata lebih serius fiskal dalam negeri demi meringankan beban terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya kata dia, kondisi gejolak geopolitik imbas perang di Timur Tengah telah menimbulkan tekanan yang berarti bagi APBN RI.

Wijayanto lantas menilai kondisi fiskal saat ini, harus dianggap sebagai titik krusial yang dapat memicu berbagai persoalan ekonomi jika tidak ditangani dengan hati-hati.

Baca juga: Ekonom Ingatkan Pemerintah Defisit APBN Bisa Mencapai 4 Persen

"Saat ini titik kritikal kita adalah fiskal. Kalau fiskal ini tidak dikelola dengan baik, problem itu bisa lari ke mana-mana," ungkap Wijayanto dalam acara Tutur Economic Dialog, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Wijayanto bahkan memberikan ibarat keadaan Indonesia saat ini seperti suatu keluarga yang terlihat ideal dari luar, namun kemungkinan terseok karena satu masalah keuangan.

Kemungkinan itu bisa sangat terjadi apabila dalam mengelolanya fiskal, pemerintah tidak memperhatikan suatu hal yang sangat krusial.

"Kita bayangkan satu keluarga, anaknya sekolah bagus, pintar, istrinya baik, suaminya kerja baik, suasana rumah oke. Karena satu masalah saja keluarga ini bisa berantakan. Apa itu? Ketika ada masalah keuangan, keluarga ini tidak akan survive," ucap dia. 

Meski secara umum, berbagai indikator ekonomi dinilai masih cukup baik, namun, fiskal tetap menjadi parameter yang dianggap sangat mengkhawatirkan, karena berpotensi menjadi masalah utama ketidakstabilan.

Wijayanto lantas menyoroti langkah efisiensi anggaran yang direncanakan pemerintah baik melalui pemangkasan gaji Menteri, pemangkasan belanja pegawai ASN hingga penghematan energi.

Menurutnya, penghematan tidak akan berdampak signifikan jika tidak menyasar pada program yang memilki anggaran jumbo seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Diketahui, salah satu program pemerintah dengan anggaran jumbo terdapat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dimana, anggarannya ditetapkan sebesar Rp268 triliun untuk tahun 2026. Dana tersebut difokuskan pada belanja langsung, dengan 70 persen di antaranya dialokasikan untuk bahan baku, dan bertujuan menargetkan penerima manfaat sebanyak 61,62 juta orang melalui 25.082 satuan pelayanan gizi.

"Pemerintah akan menghemat A,B,C,D, tetapi selama spending-spending terbesar tidak dikurangi, penghematan itu tidak meaningful. MBG, KDMP, Alutsista misalnya," kata dia.

Belum lagi kata Wijayanto ada beberapa pos kementerian yang dimungkinkan meminta spending tambahan seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kata dia, bukan tidak mungkin Kemendikdasmen akan meminta tambahan anggaran untuk operasional pendidikan hingga gaji guru lantaran anggaran yang ada saat ini banyak yang beralih untuk MBG.

"Dan kita belum memasukkan pemerintah ini akan ada spending tambahan yang harus dipertimbangkan. Apa itu? Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Itu sudah bilang, Pak kami butuh Rp180 triliun. Kenapa? Anggaran mereka itu dimasuki MBG Rp230 triliun," kata dia.

"Kalau Rp180 triliun ini tidak diberi, saya tidak tahu bagaimana nasib gaji guru, bagaimana nasib bos, bantuan operasional dan lain sebagainya," sambung Wijayanto.

Di sisi lain, tekanan fiskal juga diperkirakan Wijayanto akan dirasakan pemerintah daerah, terutama akibat pemangkasan transfer dari pusat. 

Ia memproyeksikan pada kuartal ketiga, sejumlah daerah bisa mengalami kesulitan keuangan hingga mengganggu operasional.

Indikasi awal sudah mulai terlihat di beberapa daerah, di mana muncul kontrak kerja bagi tenaga honorer dengan skema kerja yang tak sesuai.

"Kenapa kekurangan keuangan? Ada pemangkasan transfer ke daerah yang masif. Di beberapa kabupaten sekarang itu muncul kontrak kepada karyawan honorer, kerja 1 tahun gaji 6 bulan. Muncul itu, kenapa? Ya daerah butuh honorer, tetapi tidak mampu menggaji," tutur dia.

"Nah ini indikasi awal bahwa pemerintah itu harus turun tangan mulai kuartal ketiga. Jadi begini, kita mengefisienkan pengeluaran, tetapi ada potensi pengeluaran-pengeluaran yang belum dimasukkan," tandas Wijayanto.