TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -  Helen Dian Krisnawati menyanggah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kekayaan yang diduga terafeliasi dengan bisnis haram narkotika. 

Hal ini disampaikan Budi Asmara selaku Penasehat Hukum terdakwa.

Budi Asmara mengatakan bahwa ada beberapa aset yang tidak bisa disita lantaran harta tersebut sudah dimiliki sebelum terdakwa masuk dalam bisnis haram ini.

"Diakui terdakwa dia mulai awal tahun 2024, tapi harta yang disita itu di bawah 2024 disita juga," kata dia pada Selasa (7/4/2026).

Tak sampai di sana, sejumlah aset atas nama anak-anak terdakwa juga ikut menjadi deretan harta kekayaan yang disita.

"Kedua ada harta yang bukan milik dia disita juga," tambahnya. 

Menurut Budi, dari belasan objek lahan dan bangunan yang disebutkan jaksa. Hanya ada sekitar enam objek yang bisa dipertimbangkan. 

"Aset lahan dan bangunan, enam objek atas nama dia," sebutnya. 

Untuk diketahui, kekayaan Helen Dian Krisnawati yang dijuliki "Ratu Narkoba" kini terancam akan disita oleh negara.

Di mana, Helen kembali menjalani sidang kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merupakan pengembangan dari perkara narkotika sebelumnya pada Selasa (7/4/2026) siang ini.

Dalam sidang lanjutan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan anggota Polri yang bertugas di Subdit V bagian TPPU.

Saksi tersebut menerangkan dalam pemeriksaan aset milik Helen yang diduga berasal dari bisnis haram yang ia lakukan beberapa tahun belakangan. 

Diketahui, aset tersebut berupa lahan dan bangunan yang tidak hanya atas nama Helen tetapi juga anak-anaknya.

"Dalam penyelidikan kami bekerjasama dengan PPATK," ujar saksi, Nova.

Setidaknya ada belasan objek lahan dan bangunan yang ada di Kota Jambi serta luar Kota Jambi yang menjadi bahan dakwaan jaksa.

Saat hadir dipersidangan, Helen terlihat mengenakan masker dan selendang untuk menutupi wajahnya. (TRIBUNJAMBI.COM/ Srituti Apriliani Putri)

Baca juga: 414 Warga Binaan Lapas Muara Bulian Tes Urine, Hasilnya Negatif Narkoba