,,,Kemarin Bapak Wakil Presiden telah menugaskan para menteri terkait untuk merespons secara komprehensif
Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mengatakan dalam pembicaraannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kupang pada Senin (6/4) kemarin, Wapres berkomitmen tidak ada PPPK yang akan dirumahkan.
“Kita bersyukur karena Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius. Kemarin Bapak Wakil Presiden telah menugaskan para menteri terkait untuk merespons secara komprehensif. Komitmennya jelas, tidak ada PPPK yang akan dirumahkan," katanya di Kupang, Selasa.
Hal ini disampaikannya di hadapan sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) Pemprov NTT di Kantor Gubernur NTT.
Melki menambahkan, kementerian terkait seperti Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan solusi yang adil dan tepat bagi daerah.
"Mereka akan mencermati satu per satu dan membantu daerah dalam mencari solusi terbaik, sehingga penanganan PPPK dapat dilakukan secara tepat dan berkeadilan,” tambahnya.
Ia menyebutkan, kondisi fiskal daerah di NTT masih menghadapi tantangan serius, di mana rata-rata belanja pegawai berada di atas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan data, rata-rata belanja pegawai di NTT mencapai lebih dari 50 persen dari total APBD, jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurut Gubernur, situasi tersebut tidak bisa diselesaikan dengan langkah instan seperti pengurangan tenaga kerja, melainkan melalui kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif.
Ia juga menekankan, pentingnya percepatan kepastian kebijakan dari pemerintah pusat, mengingat daerah harus segera menyusun perencanaan anggaran 2027.
Gubernur Melki menyatakan pihaknya bersama seluruh kepala daerah di NTT akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari jalan keluar terbaik tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur.
“Kami optimistis akan ada kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada kondisi daerah,” katanya.
