POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Donald Trump kerap melontarkan ancaman untuk membombardir infrastruktur Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka. Hal ini menuai pertanyaan besar.
Di tengah retorika keras Washington, sejumlah analis menilai Amerika Serikat justru berada di titik paling krusial—antara menjaga kredibilitas atau menghindari eskalasi yang lebih luas.
Dalam beberapa hari terakhir, Trump berulang kali mengeluarkan ultimatum kepada Teheran. Ia bahkan menyebut akan menjadikan hari tertentu sebagai momen serangan besar terhadap pembangkit listrik, jembatan, hingga fasilitas vital Iran jika jalur Selat Hormuz tetap ditutup.
Ancaman tersebut disertai pernyataan keras yang menunjukkan tekanan maksimum terhadap Iran. Namun, di balik ancaman tersebut, muncul keraguan apakah langkah itu benar-benar akan direalisasikan.
Baca juga: Ancaman "Neraka" Trump Tandai Pergeseran Target Perang AS ke Iran
Pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho Widodo menilai situasi saat ini menunjukkan posisi Amerika Serikat yang tidak biasa dalam sejarah modern.
“Secara objektif, saya tidak pernah melihat dalam sejarah, Amerika dalam kondisi dipermalukan seperti ini dan juga diakui oleh para pakar terkait di Washington,” ujarnya dalam diskusi Kompas Petang, Selasa (7/4/2026).
Menurut dia, klaim awal AS yang menyebut telah melumpuhkan kemampuan militer Iran—mulai dari fasilitas nuklir hingga sistem rudal—tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan.
Iran, kata dia, masih mampu melakukan serangan balasan, yang justru melemahkan kredibilitas pernyataan Washington.
Sejak awal konflik, AS mengklaim telah “menghancurkan” kapasitas militer Iran.
Namun, dalam perkembangannya, Teheran tetap menunjukkan kemampuan ofensif, termasuk serangan ke berbagai target strategis di kawasan
Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara narasi politik dan realitas militer, yang berpotensi merugikan posisi diplomatik AS di mata internasional.
Wibawanto menyoroti bahwa strategi tekanan atau coercive diplomacy yang digunakan AS seharusnya diikuti dengan langkah diplomasi dan operasi yang terukur.
“Pada saat Trump memberikan suatu coercive statement, itu harus diikuti oleh diplomasi dan operasi khusus sehingga settlement itu tercapai tanpa akhirnya menimbulkan malu kepada Amerika,” ujarnya.
Namun, dalam kasus ini, tekanan yang diberikan belum menghasilkan kesepakatan, justru memperlihatkan kebuntuan. Ancaman serangan terhadap infrastruktur Iran juga dinilai berisiko tinggi jika benar-benar dilakukan.
Wibawanto mengingatkan bahwa jika serangan bergeser dari target militer (counter force) ke target sipil (counter value), maka dampaknya bisa jauh lebih besar dan berbalik merugikan AS.
"Ini menjadi titik krusial yang di mana kita concern-nya ini bisa jadi eskalatif. Karena kalau Amerika melakukan serangan yang sifatnya counter value, bukan lagi counter force, ini akan memakan balik Amerika," jelasnya.
Dalam konteks ini, ia menyinggung prinsip Just War Theory, yang menekankan legitimasi dan batasan dalam perang, baik dari sisi alasan maupun cara pelaksanaannya.
Di sisi lain, tuntutan utama AS agar Iran membuka Selat Hormuz dinilai sulit terealisasi dalam waktu dekat.
Menurut Wibawanto, kemungkinan Iran untuk segera memenuhi tuntutan tersebut sangat kecil, sehingga ultimatum yang diberikan Trump berpotensi tidak mencapai targetnya.
Situasi ini menempatkan AS dalam dilema strategis. Jika melanjutkan serangan, risiko eskalasi konflik akan meningkat.
Namun jika memilih mundur, Washington berpotensi menghadapi konsekuensi politik berupa penurunan kredibilitas.
Wibawanto menilai saat ini mulai muncul sinyal bahwa AS mempertimbangkan opsi untuk menahan diri, meskipun hal itu berarti tidak semua tujuan politik tercapai.
"Dari pihak Amerika Serikat, Washington, sekarang mengatakan stop, keluar, walaupun pasti ada aspek kekalahan di sini. Artinya tidak mencapai semua sasaran politiknya daripada menghadapi risiko eskalatif," ucapnya. (kompas)
