BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) memastikan siap mmelaksanakan pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi mahasiswa semester lima ke atas menyusul terbitnya surat edaran dari pemerintah pusat.
Direktur Poliban, Joniriadi, mengatakan kampusnya baru saja menerima Surat Edaran
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyesuaian kegiatan akademik, termasuk penerapan PJJ. “Karena surat edaran sudah sampai ke kami, tentu kami harus siap mengikuti kebijakan tersebut,” ujarnya, Selasa (7/4).
Meski demikian, Joni menegaskan tidak semua mata kuliah akan dialihkan ke sistem daring. Untuk mata kuliah yang bersifat praktik, pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka di kampus. “Seperti praktik di laboratorium atau workshop, itu wajib dilakukan langsung. Tidak bisa digantikan dengan PJJ,” katanya.
Menurutnya, pengalaman selama pandemi Covid-19 menjadi acuan dalam penerapan PJJ. “Kurang lebih polanya seperti saat Covid dulu. Praktik tetap jalan, tapi diatur bergiliran,” ucapnya.
Baca juga: Tangis Tunangan Pecatan Polisi Pecah di Sidang Pembunuhan Mahasiswi ULM, Ungkap Soal Rencana Menikah
Baca juga: Bersiap Menghadapi Penghematan Energi
Sementara itu, untuk mata kuliah teori, Poliban membuka kemungkinan secara daring. Namun, tidak semua teori akan sepenuhnya dialihkan ke PJJ, terutama yang berkaitan langsung dengan praktik.
“Ada teori yang tetap harus mendukung praktik, jadi masih bisa dilakukan secara tatap muka. Tapi yang memungkinkan, akan kita lakukan secara online,” jelasnya.
Penerapan PJJ ini juga sejalan dengan upaya efisiensi, termasuk dalam penggunaan energi dan mobilitas civitas akademika.
Joni menyebut pihak kampus segera menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan kebijakan internal, termasuk imbauan kepada dosen dan mahasiswa. “Nanti kami juga akan buat surat edaran turunan, karena memang ini bagian dari upaya efisiensi, termasuk energi,” katanya.
Ia menilai, pembelajaran daring juga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan kapasitas kelas. “Kalau daring, satu sesi bisa diikuti lebih dari satu kelas. Itu lebih efisien dari sisi waktu dan proses belajar,” ujarnya.
Di sisi lain, Poliban mengantisipasi sejumlah kendala yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan PJJ, terutama terkait akses internet dan kondisi ekonomi mahasiswa. Joni mengakui tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan yang sama, baik dari sisi perangkat maupun koneksi jaringan.
Selain itu, kualitas sinyal internet juga menjadi persoalan klasik yang masih sering terjadi.
“Pengalaman saya mengajar online, sering ada mahasiswa yang terlempar dari kelas karena sinyal buruk. Bahkan untuk sekadar menyalakan kamera pun kadang terkendala,” ujarnya.
Padahal, menurut dia, interaksi visual penting untuk memastikan mahasiswa benar-benar mengikuti pembelajaran. “Saya biasanya mewajibkan on-camera, supaya tahu mereka benar-benar menyimak. Tapi kendalanya tetap di jaringan,” lanjutnya.
Saat ini, Poliban memiliki sekitar 4.600 mahasiswa yang tersebar di lima jurusan dan 21 program studi. Dengan jumlah tersebut, penerapan PJJ dinilai membutuhkan kesiapan tidak hanya dari sisi sistem, tetapi juga mahasiswa dan dosen.
Sementara di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, tak ada pengumuman mengenai hal tersebut hingga Selasa (7/4). Berdasarkan pantauan di lingkungan kampus, aktivitas perkuliahan berjalan seperti biasa. Sejumlah mahasiswa juga mengaku belum menerima informasi apapun mengenai rencana PJJ.
“Sampai sekarang tak ada info sama sekali dari kampus,” ujar Helda, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang saat ini berada di semester empat.
Di tengah keputusan pemerintah tersebut, sebagian mahasiswa justru menyatakan lebih memilih pembelajaran secara langsung. Menurut Helda, interaksi tatap muka lebih efektif, terutama dalam memahami materi dan berdiskusi dengan dosen. “Kalau langsung itu lebih enak, bisa diskusi. Tanya jawab juga lebih jelas,” ujarnya.
Selain itu, kendala teknis seperti jaringan internet juga menjadi pertimbangan. “Kalau PJJ, apalagi yang rumahnya jauh, pasti terkendala jaringan,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Amelisa. Ia mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari luar kampus. “Kami tahunya justru dari luar, bukan dari kampus. Jadi masih bingung juga ini nanti bagaimana,” katanya.
Amelisa juga menilai pembelajaran daring berpotensi menurunkan fokus belajar. “Biasanya kalau online itu lebih gampang terdistraksi. Beda kalau di kelas, kita lebih fokus,” katanya.
Saat dikonfirmasi, pihak Rektorat UIN Antasari belum memberikan pernyataan resmi. Sejumlah staf menyebutkan pimpinan kampus masih menggelar rapat internal untuk membahas surat edaran Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengenai penerapan PJJ.
Belum dipastikan apakah kebijakan tersebut akan langsung diterapkan atau menunggu kesiapan teknis di tingkat kampus.
Surat edaran tersebut menyusul langkah pemerintah pusat menerapkan work from home (WFH) atau bekerja bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat. Harapannya mobilitas turun dan bisa menghemat bahan bakar minyak (BBM) saat pasokan dari Timur Tengah tersendat akibat perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. (sul/msr)