TRIBUNTRENDS.COM - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, memberikan klarifikasi terkait anggaran renovasi rumah dinas senilai Rp 25 miliar.
Ia menekankan bahwa dana tersebut tidak semata-mata digunakan untuk rumah dinas gubernur saja, melainkan mencakup renovasi sejumlah fasilitas dalam satu kawasan terpadu.
Menurut Rudy, renovasi ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan aset pemerintah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Baca juga: Rumah Dinas Rp 25 M Sudah Ditempati Gubernur Kaltim, Rudy Masud Klaim Tak Minta: TV, Sofa Tak Layak
Rudy menjelaskan bahwa anggaran Rp 25 miliar diperuntukkan tidak hanya bagi rumah dinas gubernur, tetapi juga rumah dinas wakil gubernur, pendopo, dan fasilitas pendukung kegiatan pemerintahan.
"Kalau Rp 25 miliar itu bukan hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur, pendopo, dan fasilitas lainnya," ujar Rudy di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dari Tribunnews, Selasa (7/4/2026).
Lebih lanjut, kawasan ini terintegrasi dengan ruang pertemuan seperti Odah Etam dan Olah Bebaya, sehingga mendukung berbagai kegiatan resmi pemerintah dengan lebih optimal.
Renovasi dilakukan dengan memperbaiki berbagai fasilitas yang sudah tidak layak pakai.
Perbaikan mencakup peralatan elektronik, furnitur seperti sofa, hingga sarana pendukung kegiatan pemerintahan.
"Banyak yang harus dibenahi, mulai dari elektronik, sofa, sampai fasilitas pendukung untuk kegiatan pemerintahan," kata Rudy.
Menurut Rudy, rumah dinas tidak dimanfaatkan secara optimal selama lebih dari satu dekade.
Oleh karena itu, rumah dinas membutuhkan pembenahan menyeluruh.
"Selama ini rumah dinas tidak dipakai. Sekarang kita gunakan supaya lebih efektif dan efisien," katanya.
Baca juga: Pengamat Sindir Rumah Dinas Gubernur Kaltim, Tak Berpihak ke Warga: Mau Mewah Jangan jadi Pejabat
Rudy menegaskan anggaran disusun melalui mekanisme resmi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dibahas bersama DPRD.
Rumah dinas yang telah direnovasi kini sudah ditempati. Ia memilih tinggal di sana karena lokasinya berdekatan dengan kantor gubernur.
"Karena kantornya di samping. Jadi bisa jalan kaki, lebih efisien dan produktif," katanya.
Sebelumnya, Rudy juga menjadi sorotan terkait rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar yang akhirnya dibatalkan setelah menuai perhatian publik.
Selain itu, penggunaan mobil Range Rover berpelat KT 1 juga sempat menjadi perbincangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kendaraan tersebut merupakan milik pribadi dan bukan berasal dari pengadaan APBD.
(TribunTrends/Kompas)
