TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap mengaku pernah menolak anggaran pengadaan motor untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengakuan ini muncul saat puluhan ribu unit motor listrik berstiker Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial.
Purbaya menyebut dirinya pernah tidak meloloskan usulan serupa pada tahun lalu.
Padahal, laporan APBN per Maret 2026 menunjukkan kondisi defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit ini terjadi akibat kebijakan percepatan belanja pemerintah di awal tahun.
Dari seluruh pos belanja yang ada, anggaran BGN menjadi salah satu yang paling menonjol karena nilainya yang sangat besar di tengah laporan keuangan negara yang sedang minus.
Purbaya menegaskan prioritas utama program MBG seharusnya tertuju pada penyediaan makanan.
Ia tidak ingin anggaran negara justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan pendukung operasional yang bersifat administratif.
Hal ini berkaitan erat dengan efektivitas anggaran yang seharusnya menyentuh langsung piring masyarakat luas.
"Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan," ujar Purbaya.
Bagi Purbaya, sarana penunjang kendaraan operasional perlu dikaji ulang secara mendalam.
Tujuannya agar biaya-biaya tersebut tidak menggerus pagu anggaran pokok makanan yang menjadi hak masyarakat.
Apalagi keberadaan ribuan motor listrik ini bersamaan dengan langkah pemerintah mengumumkan defisit anggaran pada Kuartal I 2026.
Purbaya mengakui bahwa belanja BGN memberikan kontribusi besar terhadap angka defisit tersebut.
"Jadi, defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita. Tapi yang menonjol BGN, karena memang anggarannya besar," katanya.
Baca juga: Buntut Joget-joget Pamer Rp6 Juta Perhari dari MBG, Hendrik Pilu SPPG Miliknya Disuspend BGN: Maaf
Meski BGN menyatakan pengadaan tersebut sah masuk dalam anggaran 2025, Purbaya justru merasa heran dengan realisasi di lapangan.
Ia mengingat betul bahwa Kementerian Keuangan memiliki sikap tegas terkait usulan pengadaan sarana operasional seperti motor dan komputer untuk program ini pada pengajuan sebelumnya.
"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak," ungkap Purbaya.
Ia malah melihat usulan yang pernah ditolaknya kini justru mewujud dalam puluhan ribu unit kendaraan yang siap pakai.
Purbaya mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana usulan tersebut bisa lolos dalam skema anggaran tahun ini tanpa koordinasi yang sinkron dengan kebijakan penolakan sebelumnya.
Ia pun berencana melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen anggaran BGN guna mencari tahu celah yang meloloskan ribuan motor tersebut.
"Yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya," pungkas Purbaya sebagaimana dikutip dari laman Kompas.com.
Klarifikasi Pengadaan Puluhan Ribu Unit Motor
Di pihak lain, Kepala BGN Dadan Hindayana langsung memberikan klarifikasi resmi setelah rekaman deretan motor listrik tersebut tersebar luas.
Dadan membenarkan adanya pengadaan kendaraan roda dua tersebut untuk tahun anggaran 2025.
Fungsinya diklaim spesifik untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Dadan juga membantah narasi dalam video viral yang menyebut jumlah pengadaan mencapai angka fantastis 70.000 unit.
Baca juga: Petugas Dapur MBG Bogor Cuci Ayam di Kamar Mandi, BGN Langsung Beri Sanksi Tegas
Menurut data resminya, realisasi total motor listrik saat ini adalah sebanyak 21.801 unit.
Angka ini merupakan bagian dari total 25.000 unit yang memang dipesan untuk tahun anggaran 2025.
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan," jelas Dadan.
Ia menambahkan bahwa proses realisasi pengadaan ini sebenarnya sudah dimulai secara bertahap sejak Desember 2025.
Hal ini dilakukan guna memastikan kelancaran teknis pelaksanaan program MBG di berbagai pelosok tanah air
