TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kondisi kesehatan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dilaporkan berada dalam situasi kritis di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
Kabar tersebut semakin memperkeruh keadaan yang sebelumnya sudah diliputi ketegangan politik dan militer di kawasan.
Informasi ini pertama kali mencuat melalui laporan The Times yang mengutip memo diplomatik berbasis intelijen dari AS dan Israel.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Mojtaba Khamenei tengah menjalani perawatan medis intensif di kota suci Qom.
Memo itu bahkan mengklaim bahwa ia berada dalam kondisi tidak sadar dan tidak mampu menjalankan tugas kenegaraan secara normal.
Situasi ini memicu spekulasi luas, terutama karena minimnya kemunculan dirinya di hadapan publik sejak konflik berlangsung.
Sejauh ini, hanya dua pernyataan yang dikaitkan dengannya yang disiarkan melalui televisi pemerintah, tanpa bukti rekaman langsung berupa video maupun audio.
Ketiadaan bukti visual tersebut menimbulkan keraguan publik mengenai kondisi sebenarnya dari pemimpin tersebut.
Kelompok oposisi pun menilai bahwa terbatasnya komunikasi ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan serius.
Mereka menduga kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan Khamenei dalam mengendalikan jalannya pemerintahan.
Baca juga: Trump Dinilai Plin-plan Hadapi Iran, Sempat Marah hingga Beri Ancaman, Kini Setuju Gencatan Senjata
Di tengah ketidakjelasan itu, sejumlah analis mulai mempertanyakan siapa yang saat ini benar-benar memegang kendali kekuasaan di Iran.
Ada dugaan bahwa pemerintahan dijalankan secara kolektif oleh para elite, termasuk pejabat tinggi sipil dan militer.
Salah satu institusi yang disebut berpotensi mengambil peran dominan adalah Korps Garda Revolusi Islam yang memiliki pengaruh besar di bidang keamanan dan politik.
Meski demikian, pemerintah Iran secara resmi tetap menyatakan bahwa sistem pemerintahan berjalan normal di bawah kepemimpinan yang sah.
Namun, kurangnya transparansi membuat pertanyaan mengenai kepemimpinan tetap menjadi perhatian utama, terutama di tengah proses gencatan senjata dan negosiasi.
Ketidakjelasan ini dinilai berpotensi menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas internal negara tersebut.
Beberapa pengamat menilai kondisi ini dapat memicu persaingan kekuasaan di antara elite politik jika tidak segera ada kejelasan.
Media seperti The Jerusalem Post juga menilai situasi ini bisa melemahkan posisi Iran dalam negosiasi internasional dengan Amerika Serikat.
Tanpa sosok pemimpin yang aktif dan kuat, keputusan strategis berisiko tertunda atau tidak konsisten.
Dalam skala yang lebih luas, dinamika ini juga dikhawatirkan dapat meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah karena negara-negara lain akan terus memantau perkembangan internal Iran dengan penuh kewaspadaan.
Baca juga: Donald Trump Ancam Ratakan Iran, Tuntut Selat Hormuz Segera Dibuka Atau Akan Diserang Membabi Buta
Meski Mojtaba Khamenei diisukan dalam kondisi kritis hingga menimbulkan pertanyaan soal kepemimpinan, Iran tetap menyepakati gencatan senjata selama dua pekan dengan Amerika Serikat setelah konflik yang berlangsung lebih dari satu bulan sejak 28 Februari.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengonfirmasi bahwa pemerintah Iran menerima kesepakatan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk melanjutkan perundingan damai.
Bagi Iran, gencatan senjata ini adalah kemenangan sebab Amerika Serikat menyepakati 10 tuntutan yang diajukan Teheran untuk gencatan dan memulai perundingan.
"Selama periode ini [gencatan dua pekan], penting untuk menjaga persatuan nasional secara penuh serta melanjutkan perayaan kemenangan dengan kuat," demikian pernyataan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada Selasa (7/4/2026).
Adapun salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang sebelumnya ditutup akibat operasi militer oleh AS dan sekutunya.
Abbas Araghchi menyatakan bahwa selama periode dua minggu tersebut, jalur aman di Selat Hormuz akan dibuka kembali melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran, dengan tetap mempertimbangkan berbagai keterbatasan teknis di lapangan.
Gencatan senjata ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perundingan damai yang lebih luas, meskipun situasi di kawasan masih dinilai rentan dan penuh ketidakpastian.
(Tribunnewsmaker.com/ Tribunnews.com / Namira)
