Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Kenaikan harga plastik mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Lampung.

Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fauzi Heri mengatakan, lonjakan harga tersebut dipicu terganggunya pasokan bahan baku nafta (naphta) yang selama ini masih bergantung pada impor, khususnya dari Timur Tengah.

“Dari hasil pemantauan, kenaikan harga plastik ini berkisar 30 sampai 50 persen dan sangat berdampak pada sektor UMKM, terutama usaha makanan, perdagangan, dan industri kemasan,” kata Fauzi, Rabu (8/4/2026). 

Menurutnya, kondisi ini membuat biaya produksi pelaku usaha meningkat dan berpotensi dibebankan kepada konsumen jika tidak segera diantisipasi.

DPRD Lampung mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret guna membantu UMKM agar tidak seluruh beban kenaikan harga ditanggung masyarakat.

Baca Juga Pengamat Sebut Kenaikan Harga Plastik Paksa Pelaku Usaha Ambil Langkah Sulit

“Perlu ada langkah antisipatif, seperti bantuan atau intervensi tertentu agar pelaku UMKM tidak langsung membebankan kenaikan ini kepada konsumen,” ujarnya.

Selain itu, Fauzi juga menilai pentingnya penguatan industri dalam negeri, khususnya sektor petrokimia, agar tidak terus bergantung pada bahan baku impor.

“Kemandirian industri petrokimia nasional harus didorong. Kita tidak bisa terus bergantung pada bahan baku dari luar negeri,” tegasnya.

Ia juga meminta dinas terkait untuk segera memetakan sektor-sektor yang paling terdampak, sehingga dukungan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran.

“Bisa berupa kemudahan distribusi, insentif, maupun pendampingan kepada pelaku usaha. Jangan sampai kenaikan harga plastik ini memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya,” jelasnya.

Terkait kemungkinan regulasi, Fauzi menyebut DPRD membuka peluang pembahasan Peraturan Daerah (Perda), namun lebih difokuskan pada perlindungan UMKM.

“Perda lebih kepada perlindungan, seperti kemudahan akses bahan baku atau dukungan pembiayaan. Karena ini persoalan global, tidak bisa hanya diselesaikan di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, terkait wacana peralihan ke bioplastik, ia menilai hal tersebut belum dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

Menurutnya, industri plastik saat ini masih bergantung pada bahan baku nafta, termasuk mesin dan ekosistem industrinya.

“Bioplastik memang punya potensi karena kita punya bahan baku seperti singkong, jagung, dan tebu. Tapi tidak bisa instan, perlu kesiapan industri dari hulu ke hilir,” jelasanya.

Ia menambahkan, harga bioplastik saat ini masih lebih mahal dibandingkan plastik konvensional, serta kapasitas produksi dalam negeri yang belum besar.

“Pengembangannya harus bertahap, dimulai dari sektor tertentu seperti kemasan makanan, sambil didukung riset dan industri lokal,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)