TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi wilayah prioritas dalam pengawasan dan penguatan Desa Binaan Imigrasi.
Hal itu menjadi langkah konkret Imigrasi Sultra dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Mengingat Wakatobi merupakan wilayah kepulauan strategis, risiko pengiriman tenaga kerja non-prosedural dan kejahatan transnasional menjadi perhatian utama.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, mengatakan langkah ini merupakan pengejawantahan dari 15 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Kami membawa misi 15 Program Akselerasi Menteri untuk memastikan fungsi perlindungan imigrasi hadir hingga ke pelosok desa," kata Ganda Samosir saat kunjungan kerja resmi ke Kantor Bupati Wakatobi pada Rabu (8/4/2026).
Kedatangan Kakanwil disambut langsung oleh Bupati Wakatobi, Haliana, guna membahas langkah strategis perlindungan warga negara dan penguatan pengawasan wilayah.
Baca juga: Paspor Resmi Wajib Dimiliki Pekerja Migran, Imigrasi Sulawesi Tenggara Cegah TPPO di Konawe Utara
Dalam diskusi yang berlangsung di ruang kerja bupati tersebut, Ganda Samosir memaparkan pentingnya kolaborasi antara Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada inisiasi dan penguatan Desa Binaan Imigrasi.
"Saat ini, telah terbentuk 30 Desa Binaan Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi sebagai garda terdepan literasi hukum bagi masyarakat," ujar Ganda Samosir.
Kehadiran 30 desa binaan ini bertujuan untuk memberikan edukasi mendalam kepada warga agar tidak menjadi korban sindikat TPPO dan memastikan setiap keberangkatan warga ke luar negeri dilakukan melalui prosedur yang sah.
Bupati Wakatobi, Haliana, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif yang dibawa oleh jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra.
Ia menilai keberadaan puluhan Desa Binaan Imigrasi tersebut sangat krusial bagi keselamatan warga Wakatobi yang memiliki mobilitas tinggi ke luar negeri.
"Kami sangat mengapresiasi langkah proaktif Bapak Ganda Samosir dan jajaran. Dengan adanya 30 Desa Binaan yang sudah berjalan, Pemerintah Kabupaten Wakatobi siap terus bersinergi menyediakan instrumen pendukung di lapangan. Keselamatan warga kami dari eksploitasi manusia adalah prioritas yang tidak bisa ditawar," ujar Haliana.
Baca juga: Imigrasi di Era Yuldi Yusman: Rekor PNBP dan Penguatan Penegakan Hukum
Selain penguatan desa binaan, pertemuan di Kantor Bupati ini juga menyepakati optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).
Mengingat Wakatobi adalah destinasi wisata internasional, pengawasan terhadap orang asing akan ditingkatkan secara humanis namun tetap tegas guna menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
Sinergi antara Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dan Pemkab Wakatobi ini diharapkan menjadi model percontohan bagi wilayah kepulauan lainnya di Sulawesi Tenggara dalam membangun ekosistem keamanan yang stabil dan pelayanan publik yang unggul.(*)
(TibunnewsSultra.com/Content Writer)
