TRIBUNJAMBI.COM - Penjelasan mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk keputusan pemerintah yang menurunkan biaya perjalanan haji sekitar Rp 2 juta.

Kebijakan pengurangan biaya tersebut diambil meskipun situasi global tengah diwarnai lonjakan harga minyak dunia yang turut berdampak pada kenaikan harga avtur.

Saat ini, harga bahan bakar pesawat atau avtur tercatat berada di kisaran Rp 23.551 per liter.

Walaupun biaya avtur mengalami peningkatan, pemerintah tetap memilih memangkas ongkos haji sebesar Rp 2 juta dengan sejumlah pertimbangan.

"Saya katakan kita juga harus menyesuaikan ya, pada saatnya dengan kondisi harga-harga bahan bakar minyak (BBM) di dunia, tapi yang jelas kepentingan rakyat paling bawah akan kita jaga ya."

"Kemudian langkah-langkah kita untuk amankan BBM yang kita sudah putuskan adalah yang boleh saya umumkan sekarang adalah bahwa pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain," ucap Prabowo dalam taklimat di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

"Kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta," imbuhnya.

Baca juga: Ada Bansos Rp900 Ribu untuk Warga Jambi, Bukandi PKH atau BPNT

Penegasan juga disampaikan Prabowo bahwa kebijakan pengurangan biaya haji tersebut diambil sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.

"Walaupun harga avtur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah," terang Purnawirawan Jenderal TNI itu.

Antrean Haji jadi 26 Tahun

Informasi lain yang turut disampaikan Prabowo berkaitan dengan masa tunggu keberangkatan ibadah haji.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah sedang berupaya mempercepat waktu antrean bagi calon jemaah haji Indonesia.

"Kita sekarang berjuang dan alhamdulillah saya dapat laporan antrean haji sekarang tidak lagi 48 tahun, mulai 2026 antrean haji paling lama 26 tahun dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi," tuturnya.

Lahan Perkampungan Haji

Selain soal biaya dan antrean, pemerintah juga telah menyiapkan langkah strategis lain untuk mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia.

Salah satu langkah tersebut adalah kepemilikan lahan oleh Indonesia di Kota Suci Makkah.

Total lahan yang dimiliki pemerintah Indonesia di kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 45 hektare yang rencananya akan dikembangkan sebagai perkampungan haji.

Skema Pembiayaan Haji

Di sisi lain, pembahasan terkait skema pembiayaan penyelenggaraan haji 2026 masih terus dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan agar potensi kenaikan biaya tidak dibebankan kepada para jemaah.

"Memang permintaan Presiden, apapun yang terjadi, kalau toh nanti harus ada penyesuaian-penyesuaian harga, terutama terkait dengan biaya penerbangan, kita upayakan tidak dibebankan kepada jemaah kita," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Sejumlah simulasi mengenai mekanisme pembiayaan haji tahun 2026 juga telah dibahas oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah mempertimbangkan berbagai sumber pendanaan, termasuk kemungkinan dukungan dari APBN serta dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Lebih jauh, Gus Irfan memastikan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan skema pembebanan biaya haji kepada jemaah pada tahun berikutnya.

Saat ini, pemerintah masih terus merumuskan solusi untuk mengatasi kenaikan ongkos penerbangan tanpa menambah beban bagi jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada tahun 2026.