TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Dewan Adat Papua (DAP) representasi Wilayah Adat Meepago berencana memanggil manajemen PT Freeport Indonesia untuk membahas keberlanjutan masa depan masyarakat adat di wilayah operasional pertambangan tersebut.

Pertemuan dijadwalkan pada 10 Mei 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, itu bakal melibatkan enam gubernur serta dewan adat dari tujuh wilayah adat se-Tanah Papua.

Ketua Dewan Adat Papua representasi Wilayah Meepago, Eltinus Omaleng, mengatakan pihaknya segera mengundang enam gubernur guna mencari solusi terbaik.

"Kami akan tanyakan kepada Freeport, selama 59 tahun (beroperasi) bagaimana menyiapkan putra asli daerah untuk memimpin daerahnya, termasuk untuk menjadi presiden direktur PT Freeport,” ujar Omaleng usai memimpin pleno pertama di sebuah hotel bilangan Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (8/4/2026).

Baca juga: YPMAK Gunakan Dana Kemitraan Freeport untuk Dorong 20 UMKM Mimika Melek Usaha Modern

Eltinus sebelumnya menjabat Bupati Mimika periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Adapun pertemuan nantinya diharapkan memberi gambaran utuh mengenai permasalahan panjang yang dihadapi masyarakat di Tanah Papua, serta solusi terbaik.

Omaleng juga menyinggung soal peluang putera daerah untuk menempati posisi strategis di PT Freeport.

Selain persoalan sumber daya manusia, Dewan Adat Meepago menaruh perhatian serius terhadap rencana peningkatan saham Pemerintah Indonesia di PT Freeport.

Berdasarkan kesepakatan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2061, kepemilikan saham Indonesia yang saat ini berada di angka 51 persen diproyeksikan akan meningkat menjadi 63 persen pada 2041.

Penambahan 12 persen saham tersebut diperoleh melalui mekanisme divestasi tanpa biaya akuisisi.

Eltinus mengkhawatirkan sisa 37 persen saham yang masih dikuasai pihak asing berpotensi dilepas ke pihak yang tidak memiliki keterikatan dengan masyarakat adat Papua.

"Kami akan duduk bersama untuk membahas apakah sisa saham ini dapat diberikan kepada masyarakat adat."

"Jika tuntutan keadilan ini tidak terjawab, (maka) kami akan mencari keadilan hingga ke tingkat internasional," tegasnya.

Konsolidasi Tujuh Wilayah Adat

Pertemuan di Mimika nantinya diharapkan menjadi momentum konsolidasi dewan adat dari tujuh wilayah adat se-Tanah Papua.

Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau, menyatakan solidaritas antarwilayah adat menjadi kunci dalam perjuangan ini.

Baca juga: OTK Tembak Satu Karyawan Freeport di Area Reklamasi Grasberg, Tony Wenas: Kami Sangat Sedih 

Ia menegaskan, apabila dialog tersebut tidak membuahkan hasil, maka masyarakat adat dari Kabupaten Mimika, Nabire, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Paniai selaku pemilik ulayat, sepakat untuk mengambil langkah radikal.

Dukungan serupa datang dari wilayah adat Tabi.

Yakobias Wabrar, mewakili Ketua Dewan Adat Papua, menyatakan pihaknya akan terus mengawal perjuangan wilayah Meepago.

"Kami dari tujuh wilayah adat akan bersatu. Pak Eltinus Omaleng akan menjadi koordinator perjuangan ini demi kepentingan bangsa Papua di wilayah Meepago," kata Yakobias.

Dewan Adat berharap para kepala daerah di seluruh Tanah Papua dapat menunjukkan komitmen serupa untuk berjuang bersama masyarakat adat dalam memastikan keberpihakan industri ekstraktif terhadap pemilik hak ulayat. (*)