TRIBUNKALTIM.CO — Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespons polemik yang tengah berkembang di masyarakat soal pemakzulan dirinya dari jabatan Presiden Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa rakyat memiliki hak penuh dalam sistem demokrasi untuk menilai dan bahkan mengganti pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses tersebut hanya dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa.
Baca juga: Penjelasan Istana soal Isu Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet Merah Putih
Konstitusi adalah aturan dasar negara yang menjadi landasan hukum tertinggi, sehingga setiap pergantian kepemimpinan harus mengikuti jalur resmi yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Kerja bersama Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam arahannya, Prabowo menyinggung narasi pemakzulan (impeachment) yang belakangan muncul di ruang publik.
Impeachment adalah proses hukum untuk memberhentikan presiden sebelum masa jabatannya berakhir, melalui mekanisme DPR/MPR dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kedaulatan di tangan rakyat, tidak ada masalah kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya dengan baik dengan damai,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa Indonesia telah memegang konsensus sebagai negara demokrasi.
Oleh karena itu, terdapat jalur resmi yang dapat ditempuh untuk melakukan pergantian kepemimpinan, baik melalui proses pemungutan suara maupun mekanisme hukum.
"Bisa melalui pemilihan umum tidak ada masalah, bisa juga melalui impeachment gak ada masalah. Tapi, impeachment melalui saluran DPR/MPR, MK dilakukan tidak masalah," tegasnya.
Baca juga: Mahfud MD Nilai Pernyataan Saiful Mujani soal Jatuhkan Prabowo Tidak Termasuk Makar
Presiden kemudian merefleksikan sejarah panjang pergantian kekuasaan di Indonesia. Ia mencontohkan bagaimana para pendahulu bangsa melewati masa transisi tanpa harus melalui jalur kekerasan.
"Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses tidak melalui kekerasan," kenang Prabowo.
Di akhir arahannya, Presiden mengajak seluruh jajarannya dan masyarakat untuk tetap memercayai sistem demokrasi yang ada di tanah air.
"Jadi Saudara-saudara percayalah pada sistem yang telah dibangun pendiri bangsa kita, percayalah pada kekuatan kita sendiri pada Indonesia," pungkasnya.
Respons Presiden ini muncul di tengah kritik tajam yang dilontarkan peneliti Saiful Mujani.
Dalam video ceramah yang diunggah akun Instagram @leveenia dan kanal YouTube Sociocorner, Saiful berbicara mengenai cara menjatuhkan Presiden Prabowo.
Saiful menilai prosedur formal pemakzulan tidak akan efektif.
Baca juga: Klarifikasi Pernyataan Jatuhkan Prabowo, Saiful Mujani: Bukan Upaya Makar
"Alternatifnya bukan prosedur formal impeachment itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu," ucap Saiful dalam potongan video tersebut.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut diambil demi kepentingan yang lebih besar.
"Kalau nasihati Prabowo tidak bisa juga. Bisanya hanya bisa dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, tapi bukan menyelamatkan Prabowo, melainkan menyelamatkan diri kita dan bangsa ini," ujarnya. (*)
