1. Unjuk Rasa di Markas Korem 091/ASN Samarinda Memanas, Massa Goyang Pagar dan Bakar Ban
Situasi di depan Markas Korem 091/ASN (Aji Surya Natakesuma), Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur memanas pada Rabu (8/4/2026) sore.
Puluhan massa dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) terlibat ketegangan dengan aparat keamanan setelah tuntutan mereka untuk berdialog di dalam markas ditolak.
Baca juga: POPULER KALTIM: Penutupan 74 Dapur MBG di Kaltim dan Kenaikan Harga Plastik
Massa aksi yang membawa sejumlah spanduk bertuliskan "Stop Omon-Omon Ungkap Dalang Teror Air Keras" dan "Bukannya Bangun Pendidikan Malah Bangun Batalion."
Pantauan TribunKaltim.co di lokasi unjuk rasa, massa terus mendorong serta menggoyangkan pagar utama Korem.
Aksi ini merupakan bentuk solidaritas atas kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Humas Aliansi Geram, Rian, menegaskan bahwa massa menolak berdialog di jalanan.
"Kami ingin masuk dan berdialog di dalam," tegasnya di tengah kerumunan massa.
Aksi ini sempat diwarnai dengan pembakaran ban bekas tepat di depan pintu gerbang sebagai simbol kekecewaan.
Meskipun situasi memanas, arus lalu-lintas di Jalan Gajah Mada menuju arah Pasar Pagi terpantau tetap mengalir meski tersendat karena massa memenuhi sisi kiri jalan.
Pimpinan Korem Sedang Bertugas
Massa aksi ditemui langsung oleh Dandim 0901/Samarinda, Kolonel Inf Arif Hermad, didampingi Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar.
Namun, massa tetap bersikukuh ingin bertemu langsung dengan Danrem 091/ASN, Brigjen TNI Anggara Sitompul.
Menanggapi hal tersebut, Kolonel Inf Arif Hermad menjelaskan bahwa pimpinan Korem saat ini sedang tidak berada di tempat.
"Pimpinan Korem sedang bertugas di Balikpapan. Kalau mau berdialog, bisa dialog dengan saya," ujar Dandim di hadapan massa.
2. Kuliah Jarak Jauh Kembali Diberlakukan, Mahasiswa Uinsi Samarinda Soroti Tantangan Mental dan Biaya
Kebijakan pemberlakuan kembali sistem Kuliah Jarak Jauh (PJJ) bagi mahasiswa semester lima ke atas menuai beragam tanggapan.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendiktisaintek Nomor 2 Tahun 2026 yang mulai diterapkan pada pekan ini sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional di tengah dinamika global.
Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi dunia.
Pemerintah kemudian mengambil langkah antisipatif dengan mendorong efisiensi, termasuk di sektor pendidikan tinggi melalui penerapan PJJ atau sistem hybrid yang fleksibel, menyesuaikan kesiapan masing-masing perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa penerapan PJJ tidak akan menurunkan kualitas pembelajaran.
Namun pantauan di lapangan, mahasiswa memiliki pandangan yang lebih beragam, terutama terkait dampak non-teknis dari kebijakan tersebut.
Kesiapan Teknologi, Tantangan Mental
Siti Salmah Nurhafsah, mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam semester enam di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, menilai kesiapan secara teknis memang sudah jauh lebih baik dibanding masa pandemi.
Meski demikian, ia menyoroti aspek mental dan finansial yang kerap luput dari perhatian.
“Secara teknis siap, tetapi secara mental belum tentu. Ada kejenuhan tinggi karena interaksi sosial tidak tergantikan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa PJJ secara tidak langsung memindahkan beban operasional kampus ke mahasiswa. Tanpa adanya subsidi kuota seperti saat pandemi, biaya internet menjadi tanggungan pribadi yang cukup besar.
Beban Biaya dan Kendala Teknis
Pandangan serupa disampaikan Sinta Kartika, mahasiswa dari program studi yang sama.
Ia menilai mahasiswa saat ini memang lebih adaptif, tetapi menghadapi tantangan baru berupa kejenuhan digital.
Selain itu, kendala klasik seperti keterbatasan jaringan internet dan meningkatnya biaya listrik masih menjadi persoalan.
“PJJ memang menghemat biaya transportasi, tetapi beban energi justru berpindah ke rumah masing-masing,” jelasnya.
Sementara itu, Wulan Damaryam melihat kondisi ini sebagai dilema antara kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan rasa jenuh yang belum sepenuhnya teratasi.
Ia menekankan pentingnya inovasi metode pembelajaran agar PJJ tidak terasa monoton.
Menurutnya, pengalaman selama pandemi seharusnya menjadi evaluasi untuk menghadirkan sistem pembelajaran daring yang lebih interaktif dan efektif.
Suara Mahasiswa yang Belum Siap
Berbeda dengan pandangan tersebut, Muhammad Zaini Ghoni, mahasiswa KPI semester enam, secara tegas menyatakan dirinya belum siap menghadapi kembali sistem PJJ.
Ia menilai kendala utama masih berkutat pada persoalan jaringan internet yang tidak stabil.
“Tidak siap. Sinyal,” ujarnya singkat.
Ia juga menambahkan bahwa PJJ, baik saat pandemi maupun saat ini, dinilai kurang efektif, terutama jika durasi pembelajaran berlangsung lebih dari satu jam.
Menurutnya, keterbatasan interaksi dan kendala teknis membuat proses belajar menjadi tidak maksimal.
Pengaturan dan Pengecualian
Kendati demikian, kebijakan ini tetap memberikan pengecualian bagi mahasiswa semester satu hingga dua serta mata kuliah praktik yang tetap dilaksanakan secara tatap muka.
Pengaturan teknis sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi dan program studi.
Dengan berbagai dinamika yang muncul, penerapan kembali PJJ tidak lagi sekadar soal kesiapan teknologi, melainkan juga kemampuan semua pihak dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pembelajaran dan kesehatan mental mahasiswa.
3. Daftar Titik Rawan Karhutla di Kawasan IKN, BPBD Kaltim Siapkan Pagar Betis, Ada 5 Daerah Penyangga
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kaltim) menerapkan strategi pengamanan berlapis untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Strategi yang disebut “Pagar Betis” ini melibatkan daerah penyangga untuk memperkuat respons saat terjadi kebakaran, seiring meningkatnya risiko pada musim kemarau mendatang.
BPBD Kaltim juga telah memetakan daerah yang rawan potensi karhutla di kawasan IKN.
Kepala BPBD Kaltim, Buyung Budi Purnomo, menjelaskan bahwa lima daerah disiapkan sebagai penyangga untuk antisipasi karhutla di kawasan IKN, yakni
"Lima daerah penyangga telah sepakat untuk turun tangan membantu pemadaman jika terjadi kebakaran di kawasan IKN sebagai bentuk implementasi strategi Pagar Betis," ujar Buyung di Samarinda, dikutip dari Antara, Selasa (7/4/2026).
Kesepakatan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas instansi yang digelar di Ops Room BPBD Kaltim.
Titik Rawan Karhutla di Kawasan IKN
Pemantauan titik api diperkuat melalui Command Center Nusantara yang berbasis satelit untuk mendeteksi secara real time. Pemerintah juga menyiapkan modifikasi cuaca berupa hujan buatan jika kondisi kekeringan memasuki fase kritis.
BPBD Kaltim memetakan sejumlah wilayah rawan karhutla, termasuk:
Segera Laporkan Jika Melihat Asap
BPBD Kaltim mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah selama musim kemarau.
"Masyarakat juga kami minta untuk segera melaporkan ke layanan darurat 112 apabila melihat kepulan asap atau titik api di sekitar tempat tinggal mereka," ujar Buyung seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Aparat kepolisian turut meningkatkan patroli untuk mencegah praktik pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.
Muncul 77 Titik Panas di Kaltim
Baru memasuki awal musim kemarau, sebanyak 77 titik panas telah terdeteksi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Temuan ini menjadi sinyal dini meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring prediksi kemarau panjang yang berlangsung hingga akhir tahun.
Musim kemarau yang mulai terasa di Kalimantan Timur membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim bergerak lebih awal.
Sejumlah langkah antisipasi disiapkan jauh sebelum ancaman karhutla mencapai puncaknya.
Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kaltim, Cahyo Kristanto, mengatakan pihaknya mengandalkan data dari BMKG dalam membaca arah perkembangan musim.
Berdasarkan prediksi tersebut, ada rentang waktu tertentu yang menjadi periode paling kritis untuk diwaspadai.
"Oh kalau puncak kemaraunya itu yang diprediksi dari BMKG ya, kalau kami kan nggak punya alat gitu kan. Jadi itu kemungkinan nanti itu di bulan Juli, Agustus, September ya mungkin, 3 bulan gitu yang puncaknya," ujar Cahyo melalui sambungan telepon, Sabtu (4/4/2026).
Cahyo menyebut, berdasarkan perkiraan yang diperoleh dari BMKG, musim kemarau di Kalimantan Timur sendiri diprediksi berlangsung cukup panjang, mulai dari April hingga Desember.
Artinya, kata dia, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga kesiapsiagaan dalam waktu yang tidak singkat, jauh sebelum puncaknya tiba di pertengahan tahun.
Salah satu langkah yang dinantikan adalah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Siaga Hidrometeorologi Kering.
Regulasi ini bukan sekadar formalitas, ia menjadi pintu bagi BPBD Kaltim untuk menyampaikan arahan resmi ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Cahyo menyebut Balikpapan sebagai salah satu daerah yang sangat mengharapkan keluarnya SK tersebut.
Meski lahan di tiga kota seperti Balikpapan, Samarinda, dan Bontang relatif kecil, ketiganya tetap perlu bersiap karena berbatasan langsung dengan wilayah yang lebih rawan seperti Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU).
"Nah, ya, jadi setelah itu keluar, itu akan kami sampaikan ke Kabupaten Kota, ya kan. Salah satunya mungkin dari Balikpapan kemarin juga sangat mengharapkan begitu, kan," jelas Cahyo.
Di tengah proses menunggu SK tersebut, lanjut Cahyo, kondisi di lapangan sudah menunjukkan sinyal yang perlu diwaspadai.
Sebanyak 77 titik panas tercatat tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Timur, meliputi Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, hingga sebagian wilayah Kota Bontang.
Angka ini berpotensi terus bertambah seiring cuaca yang semakin panas.
Cahyo menegaskan, mencegah munculnya titik panas baru bukan hal yang mudah dilakukan.
Namun ada satu opsi yang pernah terbukti efektif, yakni modifikasi cuaca.
Langkah ini sebelumnya pernah dilakukan saat peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana hujan berhasil dihadirkan di tengah kondisi panas terik.
"Ya memang diprediksi kalau sudah panas begitu, titik panas atau hotspot itu semakin banyak. Kita tidak bisa mencegah itu, kecuali kita modifikasi cuaca seperti yang kita lakukan di 2012," pungkas Cahyo.
