TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH – Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu kembali menjadi sorotan akibat berbagai persoalan yang terus bermunculan.

Padahal, perusahaan ini pernah mencatat rekor sebagai pengelola pelanggan gas kota terbesar di Indonesia, dengan sekitar 46 ribu sambungan rumah tangga atau 96 persen dari total rumah tangga di Kota Prabumulih.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah masalah pernah terjadi di tubuh PD Petro Prabu.

Mulai dari pemanggilan oleh Komisi II DPRD Prabumulih terkait program gas gratis yang tidak jelas, hingga kasus dugaan asusila yang menyeret oknum direktur terhadap karyawati dan pelajar magang.

Kasus tersebut berujung pada pencopotan direktur, namun pejabat pengganti juga menuai sorotan karena berstatus sebagai pengurus partai politik.

DPRD Prabumulih pun kembali mencecar jajaran manajemen dalam rapat dengar pendapat yang digelar menjelang Idul Fitri lalu.

Belakangan, polemik baru muncul setelah beredarnya selebaran yang meminta kesediaan masyarakat membayar tarif gas kota sebesar Rp50 ribu per bulan.

Di tengah polemik tersebut, PD Petro Prabu juga dihadapkan pada tunggakan yang membengkak hingga Rp125 miliar.

Baca juga: Penjelasan PD Petro Prabu Soal Pelanggan Gas Kota Bakal Ditagih Bayaran Rp 50 Ribu per Bulan

Baca juga: Baru Ditunjuk Jadi Plt Direktur Petro Prabu, Heriyanto Ternyata Masih Jadi Pengurus PSI Prabumulih

Direktur PD Petro Prabu, Ir. Heriyanto, membenarkan kondisi tersebut.

Ia menyebutkan, tunggakan terus bertambah setiap bulan sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp1,7 miliar.

“Saat ini tunggakan PD Petro Prabu mencapai Rp125 miliar. Tiap bulan bertambah antara Rp1,5 hingga Rp1,7 miliar,” ujarnya.

Dari total 36.161 pelanggan jaringan gas rumah tangga di Prabumulih, hanya sekitar 8.227 pelanggan yang rutin membayar.

Sementara 27.964 pelanggan lainnya menunggak atau tidak rutin melakukan pembayaran.

“Pelanggan aktif hanya sekitar 8 ribu lebih. Sisanya banyak yang tidak rutin bayar, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah bayar. Wilayah terbanyak menunggak ada di Kecamatan Prabumulih Timur,” jelasnya.

Setiap bulan, PD Petro Prabu memiliki kewajiban membayar ke Pertagas sebesar Rp2,5 miliar hingga Rp2,8 miliar.

Namun, dari pelanggan aktif hanya terkumpul Rp600 juta hingga Rp700 juta per bulan.

“Artinya ada sekitar Rp1,7 miliar lebih yang tidak bisa kami bayarkan setiap bulan. Ini yang membuat utang terus bertambah. Jika terus membengkak, bukan tidak mungkin suplai gas kota bisa dihentikan,” kata Heriyanto.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya menyebarkan selebaran kepada masyarakat terkait kesediaan membayar iuran gas.

Nantinya, pembayaran akan diklasifikasikan dalam beberapa kategori.

“Jika selebaran sudah ditandatangani dan terkumpul, akan kami usulkan ke Pertagas dan BPH Migas. Pembayaran akan dikategorikan, misalnya Rp25 ribu, Rp50 ribu, atau sesuai catatan meter,” ujarnya.

PD Petro Prabu menargetkan persoalan ini dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan ke depan, termasuk pembenahan sistem pengelolaan layanan gas rumah tangga.

Namun, Heriyanto mengakui bahwa skema tersebut belum sepenuhnya mampu menutup kewajiban bulanan.

“Kalau semua membayar, bisa terkumpul sekitar Rp1,2 miliar lebih. Memang masih defisit, tapi setidaknya bisa mengurangi beban,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Prabumulih menyatakan bahwa pembenahan PD Petro Prabu membutuhkan waktu dan proses, serta dukungan dari seluruh masyarakat dan pihak terkait.
 
 
 
 
 

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com