TRIBUN-MEDAN.com - Usulan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM memicu polemik.
Usulan yang disampaikan eks Wapres Jusuf Kalla memicu perdebatan.
DPR pun merespons.
Saran tersebut disampaikan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Namun, pemerintah memilih untuk tidak menaikan harga BBM agar dapat terjangkau masyarakat.
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, merespons usul Jusuf Kalla yang mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Misbakhun menilai, analisis yang disampaikan Jusuf Kalla tidak didasarkan pada data fiskal terkini dan berpotensi memanaskan situasi di tengah masyarakat.
“Bisa jadi karena beliau tidak lagi memiliki akses langsung terhadap data fiskal terbaru,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, dirinya berpegang pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui perhitungan matang dengan mempertimbangkan kondisi fiskal negara.
“Arahan Presiden untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung perhitungan yang cermat dan hati-hati,” tegasnya.
Misbakhun mengungkapkan, berdasarkan kalkulasi Kementerian Keuangan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, harga BBM subsidi dipastikan tidak akan naik hingga akhir 2026.
Kebijakan ini tetap berlaku meski harga minyak dunia diasumsikan menyentuh USD 100 per barel.
“Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Selain isu energi, Misbakhun juga menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional yang disebutnya sangat kuat.
Ia menyebut cadangan pangan saat ini mencapai 4,4 juta ton yang tersebar di gudang Bulog.
“Ini bukti kesiapan pemerintah dalam melindungi rakyat,” katanya.
Misbakhun menyayangkan pernyataan Jusuf Kalla yang juga memprediksi adanya potensi gejolak sosial akibat isu ekonomi.
Menurutnya, di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, termasuk konflik di Timur Tengah, para tokoh bangsa seharusnya menyampaikan narasi yang menenangkan.
“Kurang elok jika tokoh bangsa justru memanaskan suhu politik dengan prediksi kerusuhan. Rakyat butuh ketenangan,” tegasnya.
Dia juga mengajak seluruh elite politik untuk bersatu mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional.
Ia menilai, persatuan penting agar masyarakat tidak terbebani isu yang berpotensi menimbulkan keresahan.
“Para tokoh seharusnya merangkul semua elemen masyarakat, bukan memicu kegaduhan,” pungkasnya.
Usulan JK
Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah krisis energi akibat konflik yang tengah terjadi.
"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga dan itu dilakukan di banyak negara," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (6/4/2026).
Menurutnya, ketika BBM masih disubsidi pemerintah, makan utang negara makin menumpuk. Apalagi dengan melihat gejolak harga minyak dunia yang memprihatinkan.
"Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar," ucapnya.
"Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. itu masalah energi," sambungnya.
Ia tidak menampik sarannya tersebut bisa menimbulkan gejolak dari masyarakat, namun selama 20 tahun dirinya berkecimpung di pemerintahan, tidak ada dampak yang serius soal kenaikan harga itu.
JK mencontohkan sejumlah negara yang ia datangi khususnya ASEAN yang sudah mulai menaikkan harga BBM.
Namun, masyarakatnya tidak melakukan protes berlebihan karena sudah mengerti jika hal itu terpaksa untuk mengurangi beban pemerintah.
"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," tuturnya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanggapi pernyataan Jusuf Kalla.
Pemerintah kata Gibran menghargai usulan dari seniornya tersebut.
“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM,” kata Gibran dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Kamis, (9/4/2026).
Namun menurut Gibran, pemerintah memilih untuk tidak menaikan harga BBM agar dapat terjangkau masyarakat.
Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
Baca juga: Polres Humbahas Optimalkan Layanan Pagi Lewat Strong Point
“Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” katanya.
Pemerintah tidak ingin masyarakat kecil semakin terbebani kebutuhan hidup.
Menurut Gibran kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga kebutuhan lainnya.
“Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dll,” katanya.
Kemudian dalam jangka panjang, Gibran mengatakan pemerintah akan mempercepat transisi energi baru terbarukan.
Sehingga Indonesia tidak bergantung pada energi fosil.
“Selain itu, akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong. Hari ini Bpk Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah,” pungkasnya.
Baca juga: Hadir Jadi Saksi Sidang Korupsi DJKA di PN Medan, Ini Kata Ketua Demokrat Sumut Lokot Nasution
(*/TRIBUN-MEDAN.com)
Sumber: tribunnews.com
