Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - Belakangan diketahui anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maluku Tengah diporsi tidak merata.
‎
‎Hal itu kemudian disoroti Fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah pada momen Rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025, Kamis (8/4/2026).
‎
‎Melalui Anggota DPRD Fraksi Demokrat, Hidayat Samalehu memberi penegasan bahwa tak sepantasnya ada OPD yang diberi porsi anggaran lebih besar dari OPD lain.
‎
‎"Tidak boleh ada OPD yang kemudian anggarannya besar daripada OPD yang lain," ujar Samalehu yang juga Wakil Komisi II DPRD Maluku Tengah.
‎Baca juga: Kadis DLHP Ambon, Apries Gaspersz Daftarkan Diri Sebagai Calon Sekkot: Motivasi Cinta Kota 

Baca juga: Sekolah Citra Kasih Ambon Gelar Paskah dan Halal Bihalal Bersamaan: Pererat Toleransi Antar Siswa

‎Ia menyebut, terdapat OPD pengumpul PAD yang anggarannya sakit-sakitan namun malam dipangkas.
‎
‎"OPD anggarannya sakit-sakitan, tapi anggarannya juga dipotong. Bagaimana bisa, OPD harus mampu merealisasikan apa yang menjadi targetnya," tegas Wakil Rakyat Dapil III itu.
‎
‎Fraksi Demokrat pun meminta Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir agar objektif untuk melakukan pemerataan anggaran di semua OPD.
‎
‎Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga menginginkan agar sesegera mungkin Bupati dengan kewenangan dan hak prerogatifnya untuk melakukan perbaikan di semua OPD.
‎
‎"Sudah seharusnya Bupati menggantikan OPD yang tidak maksimal dan tidak produktif," pinta Anggota Legislatif itu.
‎
‎Samalehu menguraikan,  pada tahun anggaran 2024 sampai tahun 2025, Maluku Tengah masih jauh jika dievaluasi dari sisi pendapatan daerah.
‎
‎"Masih jauh sekali.  Ada OPD pengumpul PAD yang di bawah 50 persen, padahal targetnya besar, tapi realisasinya tidak maksimal," ulas Hidayat.

‎Penegasan lainnya turut diutarakan Hidayat Samalehu, yakni soal retribusi dan pajak daerah. 
‎
‎Dari pajak yang ditargetkan Rp 37 miliar tercapai di angka Rp 41 miliar, artinya melebihi 100 persen. Atas hal itu, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi.
‎
‎"Namun di pajak retribusi daerah yang selalu Fraksi Partai Demokrat konsen disini," tambahnya.
‎
‎Di samping itu, Samalehu menyentil soal sistem retribusi yanv masih menggunakan cara manual, dimana dikhawatirkan akan terjadi kebocoran anggaran yang luar biasa.
‎
‎"Sehingga berpengaruh terhadap target PAd. Fraksi Demokrat mendorong agar dilakukan digitalisasi. Jangan sampai retribusi parkir misalnya yang masuk Rp 2 juta malah dilapor ke atasan hanya Rp 200 ribu," pungkas Politisi itu. (*)