TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya perdamaian di Timur Tengah yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kini berada di fase kritis.
Alih-alih mereda, situasi justru kian rapuh setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz, jalur nadi minyak dunia, yang menyebabkan dua kapal asal Indonesia ikut tertahan.
Ketegangan ini dipicu oleh kemarahan Teheran atas serangan di Lebanon, yang membuat kesepakatan gencatan senjata yang baru seumur jagung terancam batal total.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer, Anton Aliabbas menilai kesepakatan antara AS, Israel, dan Iran sangatlah rapuh.
Anton menyebut terminologi "gencatan senjata" yang digunakan saat ini lebih tepat dimaknai sebagai jeda singkat (pause) ketimbang perdamaian permanen (ceasefire).
"Dulu soal nuklir saja butuh 19 bulan untuk berunding. Sekarang, masalah nuklir dan perang regional dikasih deadline dua minggu. Ini sangat mungkin gagal lagi," ujar Anton dalam wawancara khusus dengan Tribunnews, di studio Tribunnews, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Motif Politik Domestik AS
Anton mencium adanya agenda terselubung Trump menjelang Pemilu Sela November mendatang.
Trump dinilai butuh dukungan pendanaan kampanye dari lobi-lobi pro-Israel.
"Trump menghadapi Pemilu Sela pada November dan itu membutuhkan pendanaan kampanye yang besar. Siapa salah satu donaturnya? Adalah link-nya Israel," ungkap Anton.
Ada kepentingan mutual yang berkelindan. Israel membutuhkan jaminan militer AS, sementara Trump memerlukan dukungan pendanaan kampanye dari jaringan donor yang berafiliasi dengan Israel.
Kondisi ini dikhawatirkan membuat perundingan lanjutan di Islamabad, Pakistan, tidak lagi murni demi perdamaian dunia, melainkan sarat kepentingan kekuasaan.
"Jadi pertempuran ini tidak lepas dari urusan domestik Amerika. Dinamika ini yang membuat posisi perundingan di Islamabad nanti menjadi sangat kompleks," jelasnya.
Sikap Prabowo Dinilai Hati-Hati
Di dalam negeri, sikap pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terlihat jauh lebih berhati-hati.
Berbeda dengan posisi tegas Indonesia dalam isu Palestina, pendekatan terhadap konflik Iran-Israel cenderung lebih terukur dan defensif.
Anton menilai pendekatan tersebut dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dampak di dalam negeri.
“Pak Presiden menunjukkan sikap yang sangat hati-hati dalam merespons ini. Beliau sangat paham berhitung, karena politik luar negeri adalah kelanjutan politik domestik,” ujar Anton.
Baca juga: Pengamat Nilai Gencatan Senjata AS–Iran Rapuh, Singgung Sikap Trump Jelang Pemilu Sela
Menurut Anton, Prabowo menggunakan pendekatan bottom-up dengan mengonsolidasi tokoh-tokoh elite terlebih dahulu guna meredam potensi gejolak opini publik.
Ia menjelaskan, isu Iran memiliki kompleksitas berbeda dibandingkan Palestina yang cenderung mendapat dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Konflik Iran dinilai lebih sensitif karena melibatkan kepentingan berbagai aliansi global.
Anton juga mengingatkan adanya risiko jika pemerintah mengambil sikap terlalu frontal, terutama di tengah dinamika media sosial yang mudah memelintir narasi politik.
"Ada potensi dampak negatif yang bisa di-spin oleh pihak yang tidak suka melalui media sosial. Pak Prabowo tentu berhitung soal ini,” jelasnya.
Meski demikian, Anton menilai penting bagi Presiden untuk tetap menyampaikan sikap secara langsung kepada publik guna menjaga wibawa Indonesia di mata internasional.
Ia membandingkan dengan sejumlah pemimpin dunia yang kerap memberikan pernyataan resmi atau state address dalam merespons konflik global.
“Kita butuh konsolidasi suara antara Jakarta dan New York agar pesan kita sampai dengan keras,” pungkasnya.
Saksikan wawancara lengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!
