TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut musim kemarau 2026 akan bersamaan dengan siklus El Nino.
Walaupun El-Nino lemah, kondisi kemarau 2026 akan berbeda dari tahun sebelumnya, sebab kemarau ditahun ini diprediksi panjang.
Informasi itu didapatkannya dalam rapat koordinasi bersama BMKG pada pekan kemarin.
Dia mengatakan, data terbaru menunjukkan lonjakan luas kebakaran hutan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebab, pada tahun kemarin hanya kemarin hanya 1.500 hektare, namun pada April 2026 sudah seluas 32.600 hektare.
“Minggu kemarin saja, kebakaran hutan seluruh Indonesia telah mencapai 32.600 hektar. Jadi angka ini cukup sangat tinggi, bahkan hampir 20 sampai 25 kali dibandingkan bulan yang serupa tahun kemarin.” katanya.
Dia menuturkan, wilayah yang paling banyak menyumbang angka kebakaran tersebut berasal dari Riau dan Kalimantan Barat.
Sebab itu, Hanif meminta seluruh pihak segera melakukan konsolidasi dan menyiapkan langkah-langkah penanganan secara terpadu.
Dalam upaya pencegahan, dia menjelaskan pihaknya akan memanfaatkan sistem informasi Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) pada lahan gambut sebagai acuan utama.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi instansi terkait, termasuk BMKG dan BNPB, dalam merumuskan langkah operasional seperti operasi modifikasi cuaca.
Sebab, Di antaranya dengan melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menambah stok air di gambut.
“Kami dengan sistem informasi Tinggi Muka Air Gambut akan merilis setiap hari Senin tentang TMAT pada seluruh lahan gambut di tanah air ini. Karena kita pahami begitu kering, potensi karhutlanya akan tinggi,” jelasnya.
Hanif meminta, agar kepala daerah segera menetapkan status kedaruratan jika kondisi di wilayahnya sudah mengkhawatirkan.
“Walikota, bupati, dan pak gubernur agar segera menyampaikan kondisi dalam kedaruratan, sehingga akan memudahkan dukungan operasional dari pemerintah pusat. Jangan khawatir, penegakan status tersebut tidak mengurangi kredibilitas,” tegasnya.
Selain itu, peran masyarakat dan dunia usaha dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan karhutla.
Sehingga, Hanif meminta agar Program Masyarakat Peduli Api kembali diaktifkan, serta perusahaan pemegang konsesi memastikan kesiapan tim penanggulangan kebakaran.
“Dari sektor bupati walikota sendiri agar kembali mengoperasionalkan Masyarakat Peduli Api yang telah terbentuk,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran.
"Bilamana konsesi HTI, HPH, dan kebun sawit tidak menyiapkannya, berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020, kepada saya diminta untuk mendenda,” tegasnya.
Dia menerangkan, pihaknya mulai mengoperasionalkan kesiapsiagaan Satgas Karhutla secara nasional.
Hanif menyebut apel siaga Karhutla telah digelar dan akan terus dilakukan secara bergilir di berbagai provinsi.
“Langkah-langkahnya di antaranya yaitu koordinasi dengan mengoperasionalkan kesiapsiagaan Satgas Karhutla segera dimulai,” pungkasnya. (Tribun Jambi/Syrillus Krisdianto)
Baca juga: Tinjau Lokasi Kebakaran di Mendalo Indah, Jun Mahir Serahkan Bantuan
Baca juga: ASN Jambi Bolos WFH Tiap Jumat Terancam Potong TPP Hingga 100 Persen