TRIBUNNEWS.COM - Peluncuran Buku Saku 0 Persen bertajuk “Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” oleh pemerintah mendapat respons positif dari berbagai kalangan.
Buku yang disusun oleh Kantor Staf Presiden (KSP) ini dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta literasi publik terhadap program kesejahteraan.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menilai buku tersebut memiliki nilai strategis bagi masyarakat dan insan pers dalam menyampaikan informasi berbasis data.
Sementara itu, kalangan kulturolog memandangnya sebagai bagian dari narasi besar pembangunan kesejahteraan nasional di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca juga: Pemerintah Terbitkan Buku Saku Penerima Program Prabowo, Keluarga Naila Dapat Rp 208 Juta per Tahun
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, menyatakan bahwa buku saku tersebut memiliki nilai strategis, baik bagi masyarakat maupun insan pers dalam menyampaikan informasi berbasis data.
“Sebagai Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), saya menyambut baik hadirnya buku saku yang disusun oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026,” ujarnya.
Menurutnya, buku ini tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di tengah meningkatnya kebutuhan transparansi kebijakan.
“Buku ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta literasi publik terkait berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” lanjutnya.
Herik menilai penyajian informasi yang ringkas dan mudah dipahami menjadi kunci penting di tengah derasnya arus informasi yang kerap tidak terverifikasi.
“Di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kehadiran panduan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui hak-haknya sekaligus memahami mekanisme penyaluran bantuan secara tepat,” jelasnya.
“Tidak hanya itu, buku saku ini juga dapat menjadi rujukan bagi insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis data kepada publik,” katanya.
Lebih lanjut, Herik menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami di IJTI memandang bahwa keterbukaan informasi mengenai program kesejahteraan merupakan langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Ia pun berharap inisiatif ini terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan.
“Oleh karena itu, inisiatif KSP ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat terus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Herik berharap buku ini mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Semoga buku saku ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi jembatan yang memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, kulturolog Indonesia, Iwan Jaconiah, menilai buku saku ini sebagai bagian dari narasi besar pembangunan kesejahteraan nasional di era pemerintahan Prabowo Subianto.
“Visi besar ‘Bersama Indonesia Maju’ yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak sekadar slogan politik, namun sebuah komitmen transformatif untuk memperkuat fondasi bangsa,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa program kesejahteraan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat.
“Melalui berbagai program dukungan kesejahteraan, pemerintah berupaya mewujudkan filosofi ‘Negara Hadir’—sebuah kondisi di mana instrumen kekuasaan digunakan sepenuhnya untuk melindungi dan mengangkat derajat kelompok yang paling rentan,” jelasnya.
Menurut Iwan, kehadiran negara yang konsisten akan melahirkan kekuatan sosial baru.
“Ketika negara hadir secara nyata di tengah masyarakat, maka terciptalah ‘Rakyat Kuat’ yang menjadi mesin utama penggerak menuju ‘Indonesia Maju’,” urainya.
Ia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh konkret implementasi kebijakan kesejahteraan.
“Salah satu manifestasi paling nyata dari dukungan kesejahteraan ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG),” katanya.
Program tersebut dinilai memiliki dampak strategis terhadap pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi lokal.
“Nutrisi yang baik adalah prasyarat mutlak bagi konsentrasi belajar dan produktivitas masa depan,” bebernya.
“Hal ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan, memastikan bahwa uang rakyat kembali berputar di tengah rakyat sendiri,” tambahnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan kesiapan sistem dalam implementasi program.
“Transparansi dan Akuntabilitas: Pencegahan kebocoran anggaran dan korupsi menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tegasnya.
“Efisiensi Logistik, distribusi bantuan di wilayah geografis Indonesia yang menantang memerlukan inovasi teknologi dan manajemen rantai pasok yang tangguh. Sinergi Kelembagaan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk memastikan program tepat sasaran,” sambungnya.
“Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi, pemerintah sedang membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar,” tutupnya.
Baca juga: Presiden Prabowo Luncurkan Buku Saku Program 0 Persen, Apa Itu?
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Buku Saku Program 0 Persen sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi kebijakan. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa buku tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat memahami berbagai program pemerintah.
"Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurut Qodari, buku ini memuat penjelasan terkait 17 program prioritas pemerintah, termasuk cara masyarakat mengakses bantuan.
"Buku ini menjawab pertanyaan mendasar terkait dukungan apa saja yang sebenarnya diterima rakyat dari negara dan cara mengaksesnya," jelasnya.
"Bagi pemerintah daerah yang warganya belum mendapatkan bantuan sebagaimana seharusnya, mudah-mudahan dengan membuka ini, tahu sumber-sumber informasi yang harus dihubungi," sambung Qodari.
Ia menambahkan bahwa data penerima manfaat dalam buku tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan ketepatan sasaran.
"Baik dari basis data, ketepatan sasaran, proses pembaruan, akses bantuan, dan transparansi. Jadi, seluruh bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data dulu, makannya datanya diperbaiki oleh Pak Prabowo," jelasnya.
Qodari juga menegaskan bahwa DTSEN merupakan inovasi penting dalam kebijakan publik.
"DTSEN ini adalah revolusi data, revolusi kebijakan publik, dan game changer untuk keuangan negara agar lebih akurat dan efisien," katanya.
Buku Saku Program 0 Persen juga memuat berbagai program pemerintah berdasarkan kelompok usia, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perlindungan jaminan sosial melalui BPJS.
