TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
Haris Pertama menyoroti narasi mengenai ajakan pemakzulan terhadap pemerintahan saat ini.
Ia menilai wacana tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi konsumsi publik tanpa dasar konstitusional yang kuat.
Haris mengingatkan bahwa pemakzulan merupakan mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan.
"Tidak bisa didorong oleh opini sepihak atau framing yang emosional saja. Harus ada landasan hukum dan bukti yang jelas,” kata Haris dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026).
Haris pun menyoroti pernyataan akademisi Ubedilah Badrun yang menyebut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa.
Ia menilai pernyataan tersebut sarat opini politis yang dibungkus seolah-olah sebagai pandangan akademik.
“Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana yang sekadar retorika,” kata Haris.
Menurutnya, pernyataan yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran sebagai “beban bangsa” merupakan generalisasi berlebihan yang tidak mencerminkan kedalaman analisis ilmiah.
"Kritik sah saja, tapi substansi kritik ini justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh", jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
"Terlebih, dengan mengaitkan potensi gerakan sosial secara berlebihan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, dan tentunya juga hal itu dinilai berisiko memicu kegaduhan di tengah masyarakat", ujarnya.
Haris menekankan bahwa peran akademisi seharusnya menjadi penjernih di tengah dinamika politik, bukan justru memperkeruh dengan narasi yang tidak konstruktif.
“Akademisi itu rujukan moral dan intelektual publik. Kalau yang disampaikan lebih banyak opini politis daripada analisis ilmiah, maka yang terjadi adalah bias, bukan pencerahan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai pemerintahan saat ini tengah berupaya menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang kompleks.
"Oleh karena itu, kritik yang disampaikan diharapkan bersifat solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan. Mari kita bersatu padu bangun negeri ini, mungkin para pendiri bangsa menangis jika mereka melihat kondisi para akademisinya jika pada seperti Ubed", tegasnya.
Haris mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan akademisi, untuk tetap menjaga marwah intelektual dan berkontribusi secara konstruktif dalam ruang publik.
“Bangsa ini butuh gagasan yang mencerahkan, bukan narasi yang memperkeruh. Kritik silakan, tapi jangan kehilangan integritas,” pungkasnya.
Akademisi Singgung Sejarah Kelam
Diketahui, akademisi sekaligus aktivis 98, Ubedilah Badrun menyebut Prabowo-Gibran menjadi beban bangsa.
"Secara argumentatif saya meyakini bahwa Prabowo Gibran adalah beban buat bangsa ini. Sejarah kelam. buat bangsa ini," kata Ubedilah Badrun dikutip dari tayangan Youtube Forum Keadilan TV pada 6 April 2026.
Hal itu, kata Ubedilah, mirip dengan pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi).
"Seperti juga sejarah berat, beban berat ketika pemerintahan ini dipimpin oleh Joko Widodo. Jadi ini dua periode, dua episode kekuasaan yang membuat bangsa ini menatap ke depan itu tertatih-tatih ya dari beban periode sebelum yang begitu berat," ungkapnya.
Ia mencontohkan persoalan utang, ketidakpercayaan dunia internasional, korupsi serta demokrasi yang memburuk.
"Nah, kita bisa bayangkan rezim yang punya membawa cacat bawaan yang menjadi beban buat republik bertubi-tubi melahirkan satu langkah yang justru membuat bangsa ini mengalami beban yang berat. Kan makin buruk citra demokrasi kita," katanya.
