TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, mengkritik anggaran riset nasional 2026 yang hanya Rp1,7 triliun.
Anggaran tersebut bahkan hampir sama dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rp1,2 triliun. Bedanya, anggaran riset berlaku untuk satu tahun, sedangkan MBG hanya untuk satu hari saja.
Menurut Habib, perbandingan itu menunjukkan ketimpangan serius dalam prioritas pembangunan negara.
“Pemenuhan gizi penting, tapi negara tidak boleh rabun terhadap masa depan intelektual. Kita tidak bisa membiarkan otak bangsa mengalami ‘malnutrisi riset’,” kata Habib, Sabtu (11/4/2026).
Ia menyebut kondisi ini sebagai “anemia anggaran” yang berpotensi melemahkan daya saing dan inovasi nasional dalam jangka panjang. Padahal, sebelumnya sempat muncul optimisme peningkatan dana riset hingga Rp12 triliun.
Namun, realisasi anggaran yang jauh di bawah ekspektasi dinilai menjadi kemunduran serius bagi upaya memperkuat fondasi ilmu pengetahuan menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Kawasan GBLA Terendam, Genangan Air di Gerbang Merah Masih Setinggi Lutur
Selain soal anggaran, Habib juga menyoroti minimnya transparansi dalam pengumuman penerima pendanaan riset oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Ia mengkritik tidak dipublikasikannya daftar penerima hibah secara terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, hal itu merupakan kemunduran dalam tata kelola dan akuntabilitas publik.
“Selama ini, nama peneliti, judul riset, dan institusi selalu diumumkan terbuka. Sekarang justru tertutup. Ini menimbulkan kecurigaan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Habib menegaskan transparansi merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dana publik, termasuk dalam sektor riset. Ketertutupan dinilai membuka ruang konflik kepentingan dan praktik yang tidak sehat.
Di sisi lain, ia juga mengkritik minimnya porsi pendanaan untuk riset sosial dan humaniora (soshum). Dari delapan bidang prioritas yang diumumkan, bidang soshum disebut tidak mendapat perhatian proporsional.
Menurut Habib, pendekatan pembangunan yang terlalu berfokus pada teknologi tanpa dukungan ilmu sosial akan berisiko.
Baca juga: Mobil MBG Lindas Balita di Krangkeng Indramayu, Korban Sedang Jongkok di Area Blind Spot
“Teknologi tanpa landasan sosial, etika, dan hukum yang kuat akan kehilangan arah. Pembangunan tidak cukup hanya dengan mesin, tapi juga harus punya kompas,” katanya.
Habib juga menyoroti rendahnya tingkat kelulusan proposal riset tahun ini. Dari 104.546 proposal yang diajukan, hanya 18.215 yang lolos pendanaan atau sekitar 17,4 persen.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai pemborosan potensi intelektual karena puluhan ribu gagasan penelitian tidak dapat dikembangkan akibat keterbatasan anggaran.
“Ini bukan sekadar angka. Ini ribuan ide dan inovasi yang terhenti karena dukungan negara tidak memadai,” ujarnya.
Habib mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pendanaan riset, meningkatkan transparansi, serta memberi porsi seimbang bagi seluruh bidang keilmuan.
“Negara harus menempatkan riset sebagai investasi strategis, bukan beban anggaran. Kalau tidak, kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa,” katanya. (*)
