TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyiapkan dua lokasi strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat berkonsep asrama. Lahan seluas masing-masing tujuh hektare telah disiapkan di Kecamatan Toboali dan Kecamatan Payung. 

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin agar mendapatkan akses pendidikan gratis dan berkualitas. Tahapan survei dari Kementerian Sosial menjadi langkah awal sebelum pembangunan dimulai.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, Nasrullah mengatakan, dua titik lokasi tersebut telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar tujuh hektare untuk mendukung pembangunan terpadu. Konsep Sekolah Rakyat akan dilengkapi dengan fasilitas asrama dalam satu kawasan.

"Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bangka Selatan itu ada dua titik, pertama di Desa Gadung, Kecamatan Toboali dan Desa Bedengung, Kecamatan Payung," ujar Nasrullah, Jumat (10/4).

Nasrullah mengungkapkan, untuk lokasi di Desa Bedengung berada di arah jalan menuju Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar. Sementara itu, lokasi di Desa Gadung berada di kawasan Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Kedua lokasi tersebut dinilai strategis untuk mendukung aksesibilitas dan pengembangan kawasan pendidikan terpadu.

Pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan dalam satu hamparan kawasan terpadu. Hal ini karena konsep pendidikan yang diterapkan berbasis asrama atau boarding school. Dengan demikian, seluruh aktivitas pendidikan dan pembinaan peserta didik dilakukan dalam satu lingkungan yang terintegrasi.

"Masing-masing ada tujuh hektare lahan yang disiapkan karena pembangunan sekolah rakyat ini akan dilangsungkan dengan pembangunan asrama dalam satu hamparan," papar Nasrullah.

Adapun program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk memutus rantai kemiskinan. Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk penerima bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Selain itu, anak-anak putus sekolah juga menjadi prioritas untuk mendapatkan akses pendidikan melalui program ini.

Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem pendidikan berjenjang dalam satu lokasi. Mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA akan berada dalam satu kawasan terpadu. Seluruh biaya pendidikan hingga kebutuhan peserta didik akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

"Semua jenjang pendidikan akan ada dalam satu lokasi dan seluruh biaya, termasuk fasilitas dan kebutuhan siswa, akan ditanggung pemerintah," tegasnya.

Pihaknya masih menunggu jadwal survei dari Kementerian Sosial. Ia berharap survei tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat agar proses pembangunan bisa segera berjalan. 

Setelah survei, pemerintah daerah akan membentuk tim lintas instansi untuk mempercepat tahapan teknis. Setelah itu dilanjutkan dengan pembentukan tim dengan Dinas PUPR, dan instansi terkait seperti dinas pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa.

"Untuk survei lanjutan kita masih menunggu dari Kementerian Sosial, mudah-mudahan bisa dilakukan pada bulan April ini. Sehingga pembangunan dapat segera dilakukan," pungkas Nasrullah. (u1)

5.000 KPM Masuk Sasaran
SEBANYAK 5.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bangka Selatan menjadi sasaran utama program Sekolah Rakyat yang segera dibangun pemerintah. Program pendidikan berasrama gratis ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, Nasrullah, mengatakan ribuan KPM tersebut berasal dari data penerima bantuan sosial yang ada di daerah. Sebagian dari keluarga tersebut masih memiliki anak usia sekolah di jenjang SD, SMP, hingga SMA. Mereka akan menjadi prioritas utama dalam program Sekolah Rakyat.

"Penerima bantuan sosial di Kabupaten Bangka Selatan itu ada kurang lebih mencapai 5.000 orang penerima KPM," kata Nasrullah, Jumat (10/4).

Nasrullah menjelaskan, sasaran peserta didik tidak hanya berasal dari keluarga penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini juga menyasar anak-anak dari kelompok miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, anak-anak putus sekolah juga akan menjadi prioritas untuk kembali mendapatkan akses pendidikan.

Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini tidak hanya memberikan akses belajar gratis, tetapi juga menyediakan fasilitas penunjang secara menyeluruh. Konsep berasrama diterapkan agar peserta didik mendapatkan pembinaan yang optimal dalam satu lingkungan.

"Semua biaya pendidikan akan ditanggung pemerintah, termasuk fasilitas dan kebutuhan peserta didik," beber Nasrullah.

Dengan menyasar ribuan KPM, program Sekolah Rakyat di Bangka Selatan diharapkan menjadi solusi nyata dalam pemerataan pendidikan. "Harapannya program ini dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu," kata Nasrullah. (u1)