TRIBUNJATIM.COM - Warga melakukan demo di Mie Gacoan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
Demo ini dilakukan imbas rencana manajemen Mie Gacoan menerapkan parkir elektronik.
Warga yang selama ini menjadi juru parkir (jukir) di Mie Gacoan Pekalongan, baik di gerai Jalan Imam Bonjol maupun di Medono menolak hal ini.
Puluhan jukir yang mengaku warga lokal tersebut melakukan aksi protes lewat demo pada Sabtu (11/4/2026), di gerai Mie Gacoan Jalan Imam Bonjol.
Baca juga: Kejar Pendemo sampai Geruduk Mie Gacoan, Aksi Polisi Bikin Kesal Pengunjung & Pekerja: Caranya Kasar
Koordinator aksi, Aris Susanto mengatakan, penerapan sistem vendor akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang selama ini telah terlibat dalam sistem parkir di gerai Mie Gacoan Pekalongan.
Ia menyebut, tidak semua juru parkir akan diakomodasi jika pengelolaan parkir diserahkan kepada pihak ketiga.
"Kalau sistem vendor diterapkan, kemungkinan hanya sebagian kecil yang akan dipertahankan."
"Ini jelas merugikan kami, sebagai warga lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan ini," ujarnya, melansir dari TribunBanyumas.
Selain itu, para juru parkir juga menyoroti potensi penurunan penghasilan.
Selama ini, mereka memperoleh pendapatan harian yang dinilai lebih layak dibandingkan jika harus menerima sistem gaji dari vendor yang diperkirakan berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
Aris mengungkapkan, sebagai juru parkir, mereka tak hanya mengatur kendaraan parkir tetapi juga membantu menjaga keamanan.
Mereka juga sering membantu pengunjung dalam situasi darurat, seperti saat ada pelanggan yang pingsan hingga memanggil ambulans, tanpa adanya respons cepat dari pihak manajemen.
Namun, penilaian buruk dari pelanggan Mie Gacoan di aplikasi daring, membuat mereka terjepit dan langsung mendapat evaluasi dari manajemen tanpa adanya konfirmasi.
Sementara itu, Manajemen Mie Gacoan Pekalongan mengatakan, rencana penerapan parkir elektronik dilakukan di salah satu gerainya menyusul temuan sejumlah pelanggaran oleh pengelola parkir.
Hasil evaluasi tersebut berujung pada pemutusan kerja sama dan rencana penggantian sistem parkir yang lebih profesional.
Legal Manajer Mie Gacoan, Zulkarnaen Akhmad Kurniawan menegaskan, keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui proses evaluasi yang panjang sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
"Ini bukan keputusan ujug-ujug. Ada rangkaian evaluasi dan ditemukan sejumlah pelanggaran oleh pengelola parkir."
"Dalam perjanjian, kerja sama dievaluasi setiap enam bulan dan bisa diperpanjang jika hasilnya baik," ujarnya.
Menurutnya, manajemen kini tengah membuka komunikasi dengan vendor baru yang dinilai lebih profesional, termasuk dalam penerapan sistem parkir berbasis gate sistem.
Namun demikian, pihaknya memastikan bahwa pergantian vendor tidak akan mengabaikan keterlibatan warga sekitar.
"Pada prinsipnya, tidak ada pengurangan tenaga kerja. Warga tetap dilibatkan seperti sebelumnya, hanya sistem dan pengelolanya saja yang berubah," tambahnya.
Baca juga: Isi Chat Pegawai Mie Gacoan Izin Cuti karena Ortu Sakit Malah Disuruh Resign, Atasan Minta Maaf
Zulkarnaen juga menekankan, bahwa pihaknya tetap membuka ruang dialog dengan vendor lama maupun pihak-pihak terkait guna mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak.
"Kami tidak saklek. Kami membuka ruang diskusi. Silakan duduk bersama dengan vendor baru, membahas komitmen ke depan seperti apa," jelasnya.
Selain isu parkir, manajemen juga memastikan bahwa seluruh perizinan terkait operasional telah dipenuhi, termasuk izin penggunaan air bawah tanah.
"Alhamdulillah, SIPA sudah terbit. Tidak hanya di satu lokasi, tapi juga di beberapa cabang lain seperti Pekalongan dan Batang," katanya.
Terkait pengelolaan limbah, pihaknya menyebut telah memiliki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sederhana yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Limbah kami bersifat domestik, bukan B3, dan pengelolaannya sudah mengikuti ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," katanya.
Rencana penerapan parkir elektronik dengan model gate system di Sentra Usaha Ikan Hias dan Koi (Sukhoi) atau dikenal dengan Pasar Ikan Hias Kota Blitar masih menunggu peraturan daerah (Perda).
Targetnya, penerapan parkir elektronik model gate system di Pasar Ikan Hias bisa terealisasi pada 2026 ini.
Sedang pengelolaan kawasan Pasar Ikan Hias dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar.
"Penerapan parkir elektronik di area Sukhoi masih menunggu Perda. Insyallah, penerapan parkir elektronik di area Sukhoi terealisasi tahun ini," kata Kepala DKPP Kota Blitar, Dewi Masitoh, Kamis (29/1/2026).
Pantauan di lokasi, fasilitas penerapan parkir elektronik di area Pasar Ikan Hias sudah siap sejak lama.
Baca juga: Tangani Polemik Parkir Mie Gacoan, Komisi B DPRD Surabaya akan Cari Penyelesaian Bersama
Di pintu masuk utama sisi selatan Pasar Ikan Hias sudah terdapat pos dan palang pintu untuk penerapan parkir elektronik bagi kendaraan pengunjung.
Area parkir di Pasar Ikan Hias juga sangat luas dan sudah dipaving. "Kalau fasilitas untuk penerapan parkir elektronik sudah siap, tinggal menunggu Perda saja," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Sapto Johanes mengatakan, Pemkot Blitar berencana menerapkan parkir elektronik dengan model gate system di beberapa tempat publik yang merupakan aset milik daerah.
Penerapan parkir elektronik dengan model gate system di beberapa titik itu untuk menggali potensi baru pendapatan asli daerah (PAD).
Pemkot Blitar juga akan melakukan penataatan manajemen parkir di beberapa tempat tersebut.
Sejumlah tempat publik yang ditata manajemen parkirnya, yaitu, di area parkir Taman Kota Kebon Rojo, area parkir Ecopark Joko Pangon, area parkir Pasar Legi, dan area parkir Pasar Pon.
