TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa proses seleksi program Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat tanpa praktik titipan maupun suap.

Gus Ipul menekankan Kemensos tidak membuka pendaftaran umum bagi siswa Sekolah Rakyat. 

Baca juga: Pimpinan DPR Dorong Percepatan Sekolah Rakyat: Pendidikan Kunci Membentuk SDM Unggul

Proses seleksi dilakukan melalui mekanisme penjangkauan langsung kepada keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2.

Kelompok desil 1 keluarga miskin adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Mereka termasuk kategori “sangat miskin” dan menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial pemerintah seperti PKH, BPNT, dan KIP.

Kelompok desil 2 keluarga miskin adalah kelompok masyarakat yang masih tergolong miskin, tetapi tingkat kesejahteraannya sedikit lebih baik dibandingkan desil 1. 

Mereka tetap berada di bawah garis kemiskinan dan berhak menerima bantuan sosial, meski prioritasnya tidak sebesar desil 1.

"Jadi kita tidak membuka pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan kepada keluarga-keluarga di Desil 1 dan Desil 2 yang ada di DTKS," ujar Gus Ipul di Hotel Acacia Jakarta, Senin (13/4/2026).

Mekanisme tersebut, kata Gus Ipul, melanjutkan pola seleksi pada tahap sebelumnya.

Menurutnya, evaluasi dan perbaikan bersama pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran.

Gus Ipul mengingatkan agar tidak ada praktik kecurangan dalam proses seleksi. 

"Saya ingin sampaikan jangan ada suap menyuap, jangan ada titipan, jangan ada sogok menyogok, jangan ada penyimpangan dalam proses seleksi Sekolah Rakyat," katanya.

Menurutnya, masyarakat juga tidak perlu melakukan pendekatan tertentu, apalagi sampai mengeluarkan uang untuk bisa masuk program tersebut. 

Dia mengatakan segala bentuk permintaan bayaran adalah penipuan.

"Tidak perlu masyarakat melakukan pendekatan apalagi sampai mau membayar. Itu adalah penipuan. Jadi tidak ada itu, ikuti saja proses yang ada," katanya. 

Program Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, diperuntukkan bagi keluarga paling tidak mampu, khususnya anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.

Pemerintah menargetkan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat akan dimulai pada 14 Juli 2026.