Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Selangkah lagi menuju daerah otonom baru. 

Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) mulai membuka agenda besar tahun 2026 yang digadang-gadang menjadi kunci percepatan lahirnya Cirebon Timur sebagai daerah mandiri.

Ketua FCTM, K.H. Taufikurrahman Yasin mengungkapkan, bahwa tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan konsolidasi internal hingga pendekatan strategis ke dunia usaha.

“Pertemuan kemarin (dengan kepala desa dan Kepala BPD setiap desa) sesungguhnya adalah menjabarkan agenda besar yang sudah diputuskan dalam rapat sebelumnya. Agenda besar itu adalah dalam tahun 2026 ini, pertama Halalbihalal,” ujar Taufikurrahman saat kembali dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Baca juga: Mobil Kopdes Merah Putih Seruduk Rombongan Santriwati di Indramayu, 3 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Ia menjelaskan, Halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan menjadi forum penting untuk menyatukan kekuatan masyarakat Cirebon Timur dari tingkat desa.

“Sebagai forum koordinasi, konsolidasi dan silaturahmi dengan warga Cirebon Timur melalui pemerintahan desa, dalam hal ini adalah kepala desa dan ketua BPD. Itu adalah sebagai forum silaturahmi FCTM bersama warga,” ucapnya.

Selain memperkuat basis sosial, FCTM juga mulai bergerak di sektor ekonomi dengan membangun komunikasi intensif bersama investor.

“Agenda yang kedua adalah koordinasi secara terstruktur dan terjadwal dengan sejumlah perusahaan. Dimaksudkan agar memberikan penjelasan kepada para investor tentang kondisi Cirebon Timur yang kondusif,” jelas dia.

Baca juga: Mobil Kopdes Merah Putih Seruduk Rombongan Santriwati di Indramayu, 3 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Menurutnya, langkah ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan dunia usaha terhadap potensi wilayah Cirebon Timur.

“Mereka tidak merasa takut untuk berinvestasi karena Forum Cirebon Timur Mandiri akan menjadi forum yang membantu mereka untuk kenyamanan berinvestasi,” katanya.

Sebelumnya, FCTM menegaskan, bahwa perjuangan pemekaran kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat. 

Secara administratif, seluruh persyaratan disebut telah terpenuhi.

Baca juga: Mobil Kopdes Merah Putih Seruduk Rombongan Santriwati di Indramayu, 3 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

“Progresnya sudah lumayan banyak, tinggal satu langkah lagi, yaitu persetujuan dari Kemendagri, DPR RI dan tentu saja Presiden. Untuk tingkat kabupaten dan Provinsi Jawa Barat, sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

FCTM juga tengah memperkuat basis data agar posisi Cirebon Timur dalam penilaian daerah otonom baru (DOB) semakin kompetitif.

“Kami sedang memperbarui data supaya peringkat kami naik, dari ranking ke-6 bisa ke-2 atau bahkan ke-1,” ucap Taufikurrahman.

Di sisi lain, komunikasi politik dengan pemerintah pusat terus diintensifkan guna memastikan Cirebon Timur masuk dalam prioritas nasional.

Baca juga: Nobar Seru di Cirebon! Yogi Saputra Jadi Kebanggaan, Meski Futsal Indonesia Dikalahkan Thailand

“Upaya yang akan dilakukan adalah komunikasi politik, karena bisa saja ada pertimbangan lain. Jadi kami berusaha agar Cirebon Timur diutamakan,” jelas dia.

Ia pun optimistis perjuangan ini akan membuahkan hasil, meski harus bersaing dengan ratusan daerah lain di Indonesia.

“Mereka semua membantu kami agar bisa berkomunikasi dengan elit politik nasional. Kami optimis, tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is possible, begitu saja,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R. Hasan Bashori, menilai perjuangan FCTM merupakan langkah positif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Nobar Seru di Cirebon! Yogi Saputra Jadi Kebanggaan, Meski Futsal Indonesia Dikalahkan Thailand

“Ini momentum silaturahmi para tokoh Cirebon Timur dan refleksi atas perjalanan panjang mereka mengajukan daerah otonomi baru. Informasinya, surat permohonan dari Gubernur Jawa Barat sudah masuk ke Kemendagri,” ujar Hasan.

Ia menambahkan, secara administratif seluruh tahapan telah dilalui, mulai dari musyawarah desa hingga persetujuan DPRD dan gubernur.

“Syarat administratif sudah terpenuhi semua. Kita tinggal menunggu moratorium pemekaran dibuka oleh pemerintah pusat,” ucapnya.

Meski demikian, Hasan mengingatkan masih ada tantangan, terutama terkait kemampuan fiskal daerah.

Baca juga: Harga Emas Antam di Indramayu dan Majaengka Anjlok Tajam! Turun Rp 42 Ribu per Gram

“PAD Kabupaten Cirebon masih sekitar 17–18 persen dari total pendapatan. Idealnya minimal 25 persen agar bisa dikatakan mandiri. Jadi, aspek ini masih menjadi catatan,” jelas dia.

Jika pemekaran disetujui, Cirebon Timur akan menjalani masa percobaan sebagai daerah otonom baru selama tiga tahun di bawah koordinasi pemerintah kabupaten induk.

Di balik proses panjang tersebut, semangat pemekaran terus menguat.

Selama lebih dari dua dekade, masyarakat Cirebon Timur merasa belum mendapatkan pemerataan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan hingga layanan pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Kesaksian Sopir Mobil Kopdes Merah Putih Seruduk Rombongan Santriwati di Indramayu

Wilayah Cirebon Timur sendiri mencakup 16 kecamatan dengan luas sekitar 446,57 kilometer persegi.

Dua wilayah, yakni Karangwareng dan Karangsembung, kini disebut-sebut menjadi kandidat kuat ibu kota jika daerah otonom baru ini resmi terbentuk.

Dengan berbagai langkah strategis yang mulai dijalankan, harapan itu kini terasa semakin dekat menjadi kenyataan.