TRIBUNSUMSEL.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK melalui juru bicaranya memberikan klarifikasi terkait ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang dianggap menistakan agama.
Polemik atas ceramah JK berujung pada laporan polisi yang dilayangkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Pemuda Katolik ke Polda Metro Jaya.
Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA tertanggal 12 Februari 2026.
Baca juga: Respons Jokowi Terkait Langkah Jusuf Kalla Laporkan Rismon ke Bareskrim, Itu Hal yang Bagus
Juru bicara JK, Husain Abdullah, mengatakan apa yang disampaikan JK bukanlah pendapat pribadi.
"Jadi apa yang disampaikan Pak JK bukan pendapat pribadi tetapi realitas sosial saat itu yang berkembang di antara mereka yang saling berkonflik," kata Husain, Senin (13/4/2026), dilansir dari Tribunjakarta.com.
Menurut Husain, JK hanya memaparkan fakta lapangan yang muncul kala kerusuhan di Poso serta Ambon pecah pada Juli-Agustus 2026.
Husain menjelaskan, JK dalam ceramahnya menceritakan soal pendekatan yang dilakukan saat mendamaikan konflik di tanah air.
"Pak JK memaparkan hikmah pembelajaran. Ia mendeskripsikan strategi yang diambil saat berupaya merukunkan kubu yang berlawanan di Poso juga di Ambon, yakni dengan menggeser pola pikir yang menggerakkan mereka ketika bertempur," jelasnya.
Kala itu, jargon-jargon agama sering kali disalahgunakan oleh kedua belah pihak sebagai tameng kekerasan.
Fokus JK adalah bagaimana meluruskan pemahaman yang melenceng tersebut demi mencapai kedamaian yang permanen.
"Untuk mengatasinya, kata Pak JK saat ceramah di UGM, pemahaman kelompok yang bertikai ini harus diluruskan. Karena keduanya telah melakukan kekeliruan menyimpang dari ajaran agama," ungkap Husain.
Baca juga: Reaksi Roy Suryo Soal Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar dan Beberapa Akun Youtube: Saya Dukung
Alih-alih meredam, Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat lainnya.
"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kami hadir dari GAMKI, juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Sahat, Senin (13/4/2026), dilansir dari Wartakotalive.com.
Sahat menyebut laporan itu dilayangkan agar polemik yang berkembang di masyarakat dan media sosial bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Dalam laporannya, Sahat menyerahkan sejumlah barang bukti yang salah satunya yaitu video yang menampilkan ceramah JK.
"Yang kedua, kami juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum," ujar dia.
Di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menyebut laporan dibuat karena konten yang beredar dinilai meresahkan.
Ia menegaskan ajaran Kristen dan Katolik tidak membenarkan kekerasan.
Stefanus berharap Jusuf Kalla segera memberikan klarifikasi dan permintaan maaf agar situasi tidak semakin meluas.
"Jadi kami melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami, sebagai tokoh bangsa, Bapak JK segera merespons ini dengan baik, paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semuanya," kata dia.
Ia juga menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan jaringan organisasi di daerah untuk membantu meredakan suasana.
(*)
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
