Tribunlampung.co.id, Bampung Lampung - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi tahun 2027 di Gedung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan dihadiri perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD Provinsi Lampung, serta para bupati dan wali kota se-Lampung.

Selain itu, turut hadir tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan (ormas), akademisi, dunia usaha, insan pers, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung, pimpinan BUMN dan BUMD, kepala instansi vertikal. 

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota yang selama ini masih menjadi tantangan utama pembangunan di Lampung.

Ia menyebut, sebagai provinsi berbasis pertanian, Lampung justru menghadapi masalah klasik di mana sistem ekonomi dan rantai pasok belum sepenuhnya berpihak kepada petani. 

Baca Juga Kemantapan Jalan Nasional di Lampung 93,33 Persen, Jalan Kabupaten/Kota Baru 48,30 Persen

Akibatnya, harga hasil panen kerap jatuh saat musim panen, sementara biaya produksi tetap tinggi.

“Selama ini petani belum mendapatkan keuntungan yang layak. Ini terjadi sudah puluhan tahun,” kata Gubernur dalam pemaparannya. 

Gubernur mengungkapkan, terdapat sekitar 350 ribu kepala keluarga petani padi di Lampung atau setara 1,2 juta jiwa. 

Namun sebelumnya, rata-rata pendapatan petani masih rendah, hanya berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 1,8 juta per bulan. 

Hal serupa juga dialami petani singkong yang penghasilannya sangat terbatas.

Kondisi tersebut berdampak luas, di mana sekitar 70 persen penduduk Lampung yang tinggal di desa hanya menikmati sebagian kecil perputaran ekonomi. 

Akibatnya, tingkat kemiskinan relatif tinggi dan memicu migrasi besar-besaran dari desa ke kota.

“Uang banyak beredar di kota, sementara desa yang menjadi pusat produksi justru tertinggal,” katanya.

Ia juga menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, ketika masyarakat belum sejahtera, maka kemampuan membayar pajak juga rendah, sehingga berdampak pada terbatasnya anggaran pembangunan.

Akibatnya, berbagai sektor pelayanan publik seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan belum dapat ditangani secara optimal.

Namun demikian, Mirza menyebut kondisi mulai membaik setelah adanya kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan harga gabah dan memperbaiki distribusi keuntungan sektor pertanian.

Dengan kebijakan tersebut, pendapatan petani di Lampung meningkat signifikan hingga mencapai Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per bulan. 

Dampaknya mulai terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat di daerah pedesaan.

“Ekonomi mulai bergerak dari desa. Ini terlihat dari peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Lampung, lanjutnya, juga mendorong transformasi ekonomi desa melalui berbagai program, seperti pengembangan pupuk organik cair, pembangunan fasilitas pengering hasil pertanian (dryer), serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ia mencontohkan, selama ini hasil pertanian seperti jagung harus dikirim dalam kondisi basah ke luar daerah untuk dikeringkan, sehingga menambah biaya dan merusak infrastruktur. 

Dengan adanya fasilitas pengering di desa, nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, guna mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung.

Melalui Musrenbang ini, Pemprov Lampung berupaya menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sekaligus menampung aspirasi masyarakat agar pembangunan lebih tepat sasaran.

Gubernur menegaskan, penguatan ekonomi desa menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau desa kuat dan petani sejahtera, maka PAD meningkat dan pelayanan publik bisa lebih maksimal. Ini arah pembangunan Lampung ke depan,” tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)