TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara kini difokuskan pada pemetaan faktor determinan seperti akses air minum layak dan perbaikan sanitasi. 

Strategi ini menjadi prioritas setelah dilakukan analisis situasi terhadap kondisi kesehatan balita di sejumlah wilayah pedesaan.

Keterbatasan akses air minum dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) diidentifikasi sebagai pemicu utama gangguan pertumbuhan pada anak. 

Selain infrastruktur dasar, pola asuh dan tingkat pengetahuan orang tua mengenai asupan gizi juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Baca juga: Wagub Kaltara Buka Pra Musrenbang, Targetkan Percepatan Penurunan Stunting 11,4 Persen

Tingginya kasus penyakit penyerta seperti diare dan kecacingan pada balita memperburuk risiko stunting di lapangan. Hal ini seringkali diperparah oleh rendahnya pemahaman terkait pemberian makan bayi dan anak (PMBA) serta pentingnya pemberian ASI eksklusif.

Kepala Bappeda dan Litbang Malinau, Yosep memaparkan bahwa langkah intervensi akan diperkuat melalui pengaktifan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga tingkat desa. 

Sinkronisasi data antara kabupaten dan kecamatan kini sedang dibenahi untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

"Selain itu, kami juga terus melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait perubahan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting," ujar Yosep.

Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan dana desa untuk program pemberian makanan tambahan (PMT) lokal. 

Baca juga: Berkat Sanitasi Pakai Drum, Angka Stunting di Kelurahan Gunung Lingkas Tarakan Turun Drastis

Langkah ini melibatkan penggunaan bahan baku setempat seperti ikan sungai dan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan protein hewani anak.

Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah Gerakan Serentak Malinau Terpadu atau Gertak Mandau.

 Program ini mewajibkan penimbangan dan pengukuran balita secara berkala di seluruh posyandu yang disertai dengan edukasi gizi bagi para ibu.

Audit Kasus Stunting (AKS) juga mulai dilaksanakan guna mempertajam identifikasi risiko pada kelompok sasaran tertentu. 

Evaluasi berkala dilakukan untuk mengatasi tantangan terkait keterbatasan kapasitas kader posyandu dalam melakukan pengukuran antropometri.

"Ke depan, rencana aksi akan difokuskan pada penguatan keberlanjutan intervensi dan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dan pemerintah desa diharapkan mampu menekan angka prevalensi stunting secara signifikan," katanya.

Langkah-langkah teknis ini diambil sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau. 

Fokus pada substansi masalah gizi diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesehatan generasi mendatang.

(*)

Penulis : Mohammad Supri