Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Timur pada Senin (13/4/2026). 

Mereka menuntut pemerintah daerah segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang belakangan ini meresahkan masyarakat.

Aksi tersebut mewakili dari 21 kecamatan serta 255 desa dan kelurahan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Koordinator lapangan aksi M. Zaeni menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap aspirasi masyarakat akar rumput yang selama ini belum tersalurkan dengan baik ke pemerintah daerah.

"Kami datang bukan sekadar membuat pernyataan di media. Ini adalah bukti konkret kepedulian kami terhadap masyarakat Lombok Timur. Hari ini suara dari 21 kecamatan dan 255 desa bisa terwakilkan, yang selama ini belum bisa sampai ke pemda," ujar Zaeni.

Menurut Zaeni, gejolak di masyarakat terkait kelangkaan gas melon semakin terasa, terutama menjelang pemberangkatan jemaah haji yang banyak menggelar acara selamatan.

"Harga di pangkalan dan eceran tidak sesuai karena kelangkaan. Masyarakat sangat membutuhkan gas, apalagi saat ini banyak warga yang menggelar selamatan menjelang keberangkatan haji," jelasnya.

Terkait adanya indikasi oknum yang bermain dalam kelangkaan ini, Zaeni mengaku belum ingin berandai-andai terlalu jauh. Namun ia menduga ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memindahkan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung nonsubsidi.

"Kami hanya menduga ada oknum-oknum itu. Jika nanti terjadi lagi, kami akan membuka data-data pangkalan dan agen. Ada temuan kami bahwa ada pemindahan isi, yang kami duga sebagai oplosan," ungkap Zaeni.

Zaeni menegaskan tidak berani menuduh pihak tertentu, termasuk anggota DPRD. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, ada dugaan oknum DPR yang memiliki agen atau pangkalan LPG.

"Kami tidak menuduh, tapi ada dugaan. Kami antisipasi jangan sampai ada permainan politik seolah-olah pemerintah daerah yang disalahkan. Padahal yang memiliki kewenangan adalah oknum-oknum tersebut," tegasnya.

Zaeni mengungkapkan adanya temuan dugaan pengiriman gas LPG 3 kg keluar dari Pulau Lombok menuju Sumbawa, Bima, hingga Dompu. Menurutnya. Namun Bupati Lombok Timur telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menemukan bahwa pengiriman dilakukan melalui jalur bus.

"Tadi malam Pak Bupati sidak. Mereka mengirim lewat jalur bus, dan itu kecolongan. Padahal Pak Bupati sudah turun langsung bersama elemen masyarakat, tapi tetap kecolongan juga," jelasnya.

Baca juga: Pemkab Lombok Timur Respons Kelangkaan LPG 3 Kg, Minta Tambahan Pasokan dan Perketat Pengawasan

Zaeni menduga agen dan pangkalan menjadi aktor di balik praktik tersebut, yang mengakibatkan kelangkaan LPG 3 Kg subsidi itu.

"Padahal kalau di agen kan semuanya resmi. Yang banyak bermain kata Pak Bupati tadi adalah oknum-oknum di pangkalan," tambah Zaeni.

Dalam aksinya, ia juga menyoroti peran DPRD yang dinilai belum maksimal melakukan fungsi pengawasan. Koordinator aksi berharap DPRD sebagai wakil rakyat turun langsung melakukan sidak ke lapangan, bukan sekadar membuat pernyataan.

"DPR adalah wakil kita yang seharusnya menyuarakan aspirasi dan keluhan masyarakat. Fungsi kontrol harus dijalankan. Jika tidak ada tindakan, kami akan turun ke DPR menyuarakan keluhan masyarakat lagi. Ini bukan keluhan satu dua kecamatan, tapi hampir 21 kecamatan dan 255 desa se-Lombok Timur," tegasnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi distribusi gas LPG 3 kg dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan. 

"Lihat apa yang terjadi hari ini, keluhan ada di mana-mana," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin mengakui bahwa kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg terjadi sejak akhir Ramadan hingga saat ini. Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh berbagai isu yang menyebabkan masyarakat panik dan melakukan pembelian berlebihan (panic buying), meskipun isu tersebut tidak benar adanya.

"Tim Satgas LPG yang telah dibentuk beberapa waktu lalu juga menemukan bahwa LPG 3 kg digunakan tidak sesuai peruntukannya. Masih banyak yang tidak boleh pakai, ternyata memakai LPG 3 kg ini," jelas Iron sapaan akrabnya pada Senin (13/4/2026).

Iron mengingatkan bahwa pada tabung gas telah tercetak jelas bahwa gas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Satgas telah menemukan bahwa sejumlah pengusaha ayam juga memanfaatkan gas LPG 3 kg untuk operasional usaha mereka.

Iron juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang menempati posisi tertinggi kedua se-NTB pada tahun 2025 turut meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk dalam penggunaan bahan bakar LPG.

"Kami berharap Pertamina dapat melakukan super ekstra dropping gas LPG 3 kg untuk menekan panic buying di masyarakat. Dan kami pastikan penyaluran tambahan tersebut akan dibarengi dengan pengawasan ketat oleh satgas," ujarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Iron akan mengusulkan kepada kementerian terkait, untuk menggunakan data desil dalam pendistribusian tabung gas 3 kg agar tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

"Ini salah satu upaya untuk menyelesaikan (clearkan) distribusi yang tidak tepat," tegas Iron.

Iron juga meminta para agen untuk terus melakukan pendistribusian guna menormalkan kondisi. Pemerintah daerah akan menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga. 

"Kami ingatkan kepada agen agar tidak mengurangi jatah untuk pangkalan dan memberikan jatah sesuai peruntukan," tutupnya.