TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros pada triwulan pertama 2026 telah mencapai Rp79 miliar atau sekitar 22,55 persen dari target tahunan Rp352 miliar.

Capaian tersebut disampaikan Bupati Maros, Chaidir Syam, dalam rapat koordinasi di Ruang Marusu, Kantor Bupati Maros, Senin (13/4/2026).

Ia menyebut, realisasi itu sudah mendekati target normal triwulan pertama yang berada di kisaran 25 persen.

“Secara umum trennya sangat positif. Sudah 22 persen, dan ini akan terus kita maksimalkan,” katanya usai rapat koordinasi.

Meski begitu, sejumlah kendala masih dihadapi, terutama pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dari target Rp41,5 miliar, realisasi PBB baru mencapai Rp2 miliar atau 4,84 persen.

Ia menyebut, kondisi ini dipengaruhi banyaknya pemilik lahan yang berdomisili di luar daerah, sementara objek pajaknya berada di Maros, seperti di Kecamatan Malawa.

Selain itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga belum maksimal dalam capaian awal tahun.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi OPD dengan capaian tertinggi, yakni sekitar Rp100 juta atau 40 persen dari target Rp250 juta.

Baca juga: CPNS 2026 Segera Dibuka? Maros Ajukan 25 Formasi, Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas

Sementara capaian terendah tercatat pada Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UKM (Kopumdag) yang baru mencapai Rp529 juta atau 12 persen dari target Rp4,3 miliar.

Disusul Dinas Pariwisata yang berada di angka Rp576 juta atau 9,6 persen dari target Rp6 miliar.

“Namun jika memasukkan kontribusi dari Bantimurung, angkanya bisa meningkat hingga kisaran 20 persen,” jelasnya.

Di sektor pertanian, realisasi masih tergolong rendah, yakni Rp91 juta atau sekitar 14,7 persen dari target Rp650 juta.

Rendahnya capaian ini dipengaruhi pola layanan yang tidak selalu berbasis kunjungan langsung, seperti pada layanan rumah potong hewan.

Petugas kerap harus mendatangi langsung lokasi ternak milik warga, sehingga berdampak pada optimalisasi retribusi.

Sementara di sektor perdagangan, pola pembayaran sewa kios atau ruko yang umumnya dilakukan setiap enam bulan sekali turut memengaruhi capaian di awal tahun.

Di sisi lain, fasilitas kesehatan mulai memberikan kontribusi terhadap PAD.

Di Kecamatan Camba, misalnya, pendapatan yang tercatat sekitar Rp9 juta.

Namun angka tersebut masih terbatas dari pasien non-KTP Maros, karena fasilitas kesehatan setempat masih dalam tahap persiapan akreditasi BPJS.

“Jadi belum bisa melakukan klaim ke BPJS,” tutupnya.

Baca juga: Setahun AS Chaidir Syam Pimpin Maros: Dorong Kemajuan Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan capaian PAD di triwulan berikutnya.

Menurutnya, salah satu fokus utama adalah mendorong percepatan pembayaran PBB serta meningkatkan kesadaran wajib pajak.

“Kami terus melakukan penagihan aktif dan sosialisasi kepada wajib pajak, termasuk yang berada di luar daerah,” ujarnya.

Selain itu, Bapenda juga memperkuat koordinasi dengan OPD penghasil agar potensi pendapatan dapat dimaksimalkan.

“Target kami, di triwulan kedua capaian bisa lebih meningkat dan mendekati target ideal,” tambahnya.(*)