TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengajukan banding atas vonis 9 tahun penjara pada perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.
Tim Advokat Riva Siahaan telah memasukkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.96/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.PST tertanggal 26 Februari 2026. Memori banding tersebut dimasukkan pada Senin (13/4/2026).
Dalam Memori Bandingnya, Tim Advokat menguraikan alasan banding yaitu terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara serta ada kekeliruan dan kekurang-lengkapan.
Koordinator Tim Advokat Riva Siahaan Dr Luhut M. P. Pangaribuan mengatakan putusan tidak dipertimbangkan berdasarkan 'Segala Sesuatu Yang Terbukti Dalam Persidangan dan Tidak Mempertimbangkan Alat Bukti Sebagaimana Mestinya'.
Luhut juga menyoroti barang bukti yang bukan milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya, serta bukan pula disita dari terdakwa.
"Tetapi turut diajukan sebagai barang bukti. Padahal dalam persidangan, barang bukti yang tidak ada kaitannya itu pun tidak pernah ditunjukkan dan dipergunakan dalam pembuktian," beber Luhut.
Menurut Luhut, dalam persidangan terungkap bahwa Riva hanya menjalankan tugas sebagaimana seharusnya menurut aturan dan perusahaan pun jelas untung
"Tidak ada kerugian negara apalagi perekonomian. Namun kebenaran fakta itu justru tidak dipertimbangkan dalam Putusan Tingkat Pertama," kata dia.
Luhut kemudian menyinggung mengenai dissenting opinion Hakim Mulyono yang menyatakan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi dan tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa menurut hukum, itulah yang benar.
Pada kesempatan terebut Luhut juga menyerahkan kontra memori banding jaksa penuntut umum (JPU). Menurut Luhut, keberatan pihaknya terhadap banding JPU yang mengatakan vonis Riva Siahaan masih terlalu ringan dan kemudian meminta penjatuhan pidana penjara 14 tahun.
Selain itu jaksa juga meminta pengenaan uang pengganti sebesar 5 Miliar, dan pemblokiran rekening terdakwa dan keluarganya.
"Padahal Terdakwa terbukti tidak memperkaya diri sendiri. Alasan-alasan permohonan banding Tim JPU hanya pengulangan dari Surat Tuntutan serta tidak berdasarkan hukum dan tidak benar, sebagaimana ketentuan hukum acara," kata dia.
Kasus tersebut divonis pada Februari 2026. Luhut mengatakan penyerahan banding baru dilaksanakan hari ini karena salinan lengkap putusan setebal 1.400 halaman lebih baru tersedia 26 Maret 2026.
"Sehingga kami perlu waktu untuk menelaah dan mempelajari secara lengkap," pungkasnya.
Baca juga: Riva Siahaan Ajukan Banding Vonis 9 Tahun Penjara Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah
Majelis Hakim yang mengadili perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023 memvonis eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan 9 tahun penjara dalam perkara tersebut.
Tak hanya itu majelis hakim juga memutuskan terdakwa Riva Siahaan dihukum pidana denda sebesar Rp 1 miliar dalam perkara tersebut.
Putusan tersebut serupa juga untuk terdakwa eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya.
Sementara itu terdakwa eks Manager Import & Export Product Trading PT Pertamina Persero, Edward Corne dihukum lebih berat 10 tahun penjara, serta pidana denda Rp1 miliar.
Terkait vonis tersebut, Riva Siahaan mengatakan ia bekerja seperti melakukan pekerjaan bersama Tuhan.
"Saya melakukan pekerjaan seperti saya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Dan saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya itu!" ucap Riva Siahaan kepada awak media di PN Tipikor Jakpus, Kamis (26/2/2026).
Ia meyakini dan percaya bahwa Tuhan maha baik.
"Saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya mengabdi," tegas Riva Siahaan.
Diketahui dalam surat dakwaannya jaksa menyebutkan Terdakwa Riva Siahaan selaku Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode Oktober 2021 sampai Juni 2023 telah memberikan harga jual BBM solar di bawah harga jual terendah (bottom price).
Kepada pembeli swasta tertentu di sektor industri pertambangan (mining), badan usaha yang memiliki Izin Niaga Umum (INU), dan agen BBM.
