TRIBUN-TIMUR.COM - Ekoteologi dalam mewujudkan keadilan ekologis menjadi topik utama program Ngobrol Virtual (Ngovi), Minggu (12/4/2026) lalu.
Disiarkan langsung melalui kanal YouTube Tribun Timur.
Edisi kali ini, Tribun Timur menghadirkan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Prof Dr Muhaimin Latif, sebagai narasumber.
Dipandu Ketua Dewas LAPAR Sulsel, Abdul Karim, diskusi hangat dengan pembahasan mendalam seputar ekoteologi dan relevansinya dalam upaya mewujudkan keadilan ekologis.
Jurnalis Tribun Timur, M Jabal Qubais, merangkum perbincangan tersebut dalam bentuk wawancara khusus. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana konsepsi dari Ekoteologi itu sendiri?
Saya kira konsep ekoteologi sangat menarik kami bahas mengingat kerusakan lingkungan yang terjadi baik secara global maupun regional.
Berdasarkan catatan WALHI, kita di Sulawesi Selatan mengalami kerusakan lingkungan, ini bagian dari ketidakberpihakan kita terhadap ekoteologi itu sendiri.
Ekoteologi adalah ilmu yang berbicara soal lingkungan.
Lingkungan tidak hanya secara fisik melainkan ada empat elemen yakni, air, tanah, udara dan api.
Lalu, konsep ekoteologi ini bagaimana kita menghubungkan tiga konsep entitas, yaitu manusia, alam dan tuhan.
Relasi ketiganya adalah substansi dari ekoteologi yang tidak bisa dipisahkan.
Maka kerusakan alam berarti kita (Manusia) mencederai nilai ketuhanan.
Bagaimana menyikapi tantangan lingkungan di lapangan dengan konsep Ekoteologi?
Saya kira berharap pada perspektif kita dalam berteologi dan itu beririsan dengan konsep demokrasi.
Keterbukaan publik, keadilan dinilai penting agar masyarakat paham tentang haknya, seperti jika ada limbah industri yang merugikan, maka itu mengganggu hak sipil masyarakat itu sendiri.
Maka harus bekerjasama antara ekoteologi dan demokrasi.
Seperti apa cara Ekoteologi agar diterapkan?
Saya kira harus ada kerjasama, pokok agama harus hadir, pemerintah, aktivis lingkungan wajib ada.
Contoh saya sendiri dalam berkhutbah, menyampaikan data yang ada dalam WHO, WALHI disitu saya menyebut kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh manusia itu sendiri.
Maka sebaiknya tokoh agama mengajak masyarakat sadar pentingnya ekoteologi.
Bahkan, lembaga ormas NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya sebaiknya menjadikan ekoteologi sebagai isu sentral dalam program kerja, minimal mengurangi dampak lingkungan karena dua ini besar massanya, begitupun di lingkungan Kampus dan sekolah.
Apakah NU dan Muhammadiyah dapat diandalkan dalam konsep ekoteologi?
Saya tidak ingin melihat secara jauh, paling tidak dua ormas punya massa dan mampu memperkuat atau konsen dalam lingkungan hidup.
Apa saja strategi dalam menyuarakan konsep ekoteologi?
Tentu dimulai dari sebuah visi lewat program kerja fokus terhadap lingkungan.
Ekoteologi harus menyasar akses kehidupan sehari-hari, yakni air, sampah dan lain sebagainya.
Kira-kira apakah bisa konsep ekoteologi diterapkan dalam sistem pendidikan keagamaan?
Saya kira bisa karena ini bagian dari kehidupan kita, tapi dengan melihat effort yang dilakukan WALHI.
Orang yang merawat lingkungan itu besar keimanannya, tapi mereka yang menjadi aktor perusak lingkungan disebut kafir ekologis.
Pendidikan saya rasa salah satu media dalam menerapkan ekoteologi.
Pemerintah harus memberikan support dalam konsep ekoteologi itu sendiri.
Bagaimana jika pemerintah menjadi aktor perusak lingkungan, seperti kawasan pesisir disulap jadi proyek?
Saya pikir jika semua elemen bersatu menyuarakan konsep ekoteologi, maka saya rasa akan ada jalan keluar.
Alam itu sakral, jika kita merusaknya maka kita membantah unsur ketuhanan itu sendiri, dalam Alquran dan Hadist juga telah disuarakan menjaga lingkungan dan alam.
Saya juga apresiasi Falsafah Konghucu yang menganggap alam sebagai keluarga.
Bagaimana mengawal konsep Ekoteologi terintegrasi dalam sistem pendidikan?
Agenda besar Kementerian Agama yakni ekoteologi.
Hal ini menjadi fokus pilot project terhadap sistem pendidikan di lingkup Kementerian Agama.
Tapi menurut saya tidak cukup jika hanya Kementerian Agama saja, tapi mesti mencakup semua lini atau sektor kementerian.
Bahkan, saat ini manusia hanya menganggap alam sebagai objek saja, bukan kepemilikan padahal relasinya sesama subjek.
Ada empat yang sering saya sampaikan, moderat dalam berair, bertanah, berudara dan berapi.
Apakah ekoteologi bisa menjadi program agenda pembangunan di lini pemerintah daerah?
Ini hanya soal komunikasi terhadap pemerintah.
Jadi tentu diperlukan peran tokoh agama, pemerintah dan juga masyarakat.
Bahkan, kesadaran harus dikembalikan kepada diri kita sendiri.
Jelaskan relevansi antara konsep ekoteologi dan demokrasi?
Harus dibangun sistem kesadaran dan peraturan.
Di Singapura itu orang tidak boleh meludah di sembarang tempat, maka kolektivitas kita sangat diperlukan, sinergi menjaga lingkungan harus dilakukan secara bersama, tidak boleh fokus pada satu program saja.
Relevansi antara tuhan, alam dan manusia tidak boleh dipisahkan.
Manusia jangan menjadikan alam sebagai objek.
Keadilan dalam ekoteologi harus ada, bagaimana kita menciptakan keadilan ekoteologi itu maka harus adil dulu di semua lini.
Tantangan ekoteologi kita seperti apa?
Salah satu tantangannya adalah paradigma keagamaan kita tidak semua sama.
Masih banyak konteks beragama hanya fokus pada tuhan, lalu abai terhadap lingkungan.
Namun dasar demokrasi bisa saling menguatkan dengan konsep ekoteologi.
Closing Statement:
Ekoteologi, bagian penting dan cara pandang kita dalam beragama.
Tidak hanya memperkuat relasi antara manusia dan tuhan melainkan juga manusia dengan alam atau lingkungan.
Penting merekontruksi pemahaman agama kita bahwa relasi dengan lingkungan bagian penting dalam beragama.
Banyak tertulis dalam Alquran bahwa kita manusia harus menjaga dan melestarikan alam.
Bahkan dalam alquran, kata bumi disebut kurang lebih 400 kali.
Sedangkan langit hanya 200 lebih.
Artinya, kita perlu memberi perhatian serius kepada bumi, tempat kita berpijak.
Kita tidak akan sampai ke surga jika bumi kita rusak.
Tuhan menciptakan kita sebagai khalifah untuk merawat bumi.
(*)
