Oleh: Edwar M. Nur*)
FENOMENA politik di Aceh memperlihatkan gejala yang layak disebut sebagai kanibalisme politik, suatu kondisi ketika para elite tidak lagi berkompetisi secara sehat, melainkan saling “memakan” demi mempertahankan kekuasaan.
Istilah ini bukan sekadar metafora yang berlebihan, melainkan cerminan dari praktik saling tikam, menelikung, dan menjatuhkan, baik secara terang-terangan maupun di balik layar.
Kanibalisme politik adalah praktik saling memangsa di antara aktor-aktor politik dalam perebutan sumber daya ekonomi dan politik untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan atau pertarungan merebut kekuasaan.
Perilaku saling memangsa di antara aktor aktor politik ini mencerminkan mentalitas purba dan naluri primitif.
Alih-alih menghadirkan politik sebagai ruang pengabdian, sebagian elite justru menjadikannya arena pertarungan tanpa etika.
Visi dan misi yang semestinya menjadi kompas kepemimpinan berubah menjadi sekadar narasi kampanye, diucapkan saat diperlukan, lalu dilupakan ketika kekuasaan telah diraih.
Dalam kondisi ini, rakyat hanya menjadi objek legitimasi, bukan subjek utama pembangunan.
Kanibalisme politik ini juga tampak dalam kecenderungan menumpuk kekuasaan dan sumber daya dan distribusi jabatan di lingkaran sempit memupuk nepotisme.
Konflik yang terjadi bukan lagi berbasis ide atau gagasan, melainkan perebutan tahta dan harta, terkadang wanita turut menjadi menu dan sesajen politik.
Akibatnya, energi politik yang seharusnya diarahkan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan justru habis untuk mempertahankan dominasi dan mengamankan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Baca juga: Prototipe Politik Aceh
Dalam beberapa waktu terakhir, publik Aceh kembali disuguhi dinamika politik yang sarat konflik internal, perpecahan di tubuh partai politik, hingga tarik-menarik kepentingan dalam penentuan posisi strategis.
Isu perebutan pengaruh dalam distribusi anggaran, rotasi jabatan, serta manuver elit untuk mengamankan basis kekuasaan semakin mempertegas bahwa orientasi politik masih berkutat pada siapa menguasai apa bukan bagaimana membangun Aceh secara berkelanjutan.
Bahkan, gesekan antar kelompok yang dulunya berada dalam satu barisan memperlihatkan bahwa loyalitas politik begitu cair ketika berhadapan dengan kepentingan.
Perpecahan di tingkat legislatif dengan eksekutif yang menjurus "perang terbuka" hingga tarik-menarik kepentingan dalam penentuan posisi strategis menjadi drama yang sudah dan akan terus menelan korban.
Mungkin saja ini skenario liar tanpa sutradara atau sengaja dihembus untuk menjaga bara agar dapur istana terus mengepul.
Lebih ironis lagi, praktik ini seringkali dibungkus dengan retorika moral dan identitas, sehingga tampak seolah-olah berpihak pada nilai-nilai luhur.
Padahal, di balik itu, terjadi degradasi etika politik yang serius.
Politik kehilangan dimensi santun dan akhlaknya, bergeser menjadi ruang oportunisme yang keras dan pragmatis.
Dampak paling nyata dari kanibalisme politik ini adalah semakin lebarnya jarak antara harapan dan realitas.
Anggaran yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Program perlindungan rakyat seperti JKA kehilangan arah dan makna.
Pembangunan kerap tidak tepat sasaran karena lebih dipengaruhi oleh kepentingan elite dibanding kebutuhan rakyat.
Baca juga: Pengamat Minta Pemerintah Aceh Pangkas Proyek tak Penting Demi JKA
Aceh, dengan sejarah panjang dan nilai-nilai kearifan lokal yang kuat, sejatinya memiliki modal sosial dan agama untuk membangun politik yang beradab.
Namun, tanpa komitmen untuk meninggalkan praktik kanibalisme politik, korupsi, kolusi dan nepotisme masa depan tersebut akan terus menjadi khayalan.
Diperlukan keberanian untuk melakukan refleksi kolektif bahwa politik bukan sekadar soal menang dan kalah, tetapi tentang amanah dan tanggung jawab moral terhadap rakyat dan Ilahi.
Jika tidak, maka politik Aceh akan terus berputar dalam lingkaran yang sama, penuh konflik, miskin substansi, dan jauh dari cita-cita kesejahteraan yang selama ini dijanjikan.
*) PENULIS adalah Akademisi - Pemerhati Sosial Politik. Berdomisili di Banda Aceh.
