Mulhanan Tombolotutu

Ketua MW KAHMI Sulawesi Tengah

TRIBUNPALU.COM, PALU - Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW KAHMI) Sulawesi Tengah menyampaikan dokumen evaluasi kritis terhadap setahun jalannya pemerintahan provinsi periode 13 April 2025 hingga 13 April 2026.

Meski pertumbuhan ekonomi tercatat impresif, organisasi ini mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dengan angka statistik semata.

Dokumen itu sebagai bahan masukan yang bersifat kritis, objektif, dan konstruktif bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dalam momentum Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah ke-62, 13 April 2026.

Periode pengamatan dibatasi pada rentang 13 April 2025 sampai 13 April 2026, yakni fase awal pemerintahan baru, ketika arah kebijakan, kapasitas eksekusi, dan kualitas koordinasi antarlembaga mulai terlihat secara lebih nyata.

Catatan ini berangkat dari satu pengakuan penting: ada sejumlah capaian yang layak diapresiasi.

Perekonomian Sulawesi Tengah pada tahun 2025 masih tumbuh tinggi, kemiskinan menurun, ketimpangan membaik, inflasi tetap terkendali, dan indeks pembangunan manusia terus meningkat.

Namun, capaian agregat itu belum otomatis berarti persoalan pokok telah terjawab.

Justru di balik angka-angka yang tampak impresif, masih tersimpan masalah mendasar mengenai kualitas pertumbuhan, kedalaman struktur ekonomi, mutu pekerjaan, kapasitas fiskal, tata kelola lingkungan, dan ketahanan sosial wilayah.

Pertumbuhan Kuat, Namun Masih Rapuh

Berdasarkan data yang dihimpun, ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 8,47 persen pada tahun 2025, menempatkan provinsi ini di jajaran atas nasional.

Struktur ekonomi saat ini sangat ditopang oleh industri pengolahan yang mencapai 41,24 % .

Namun, KAHMI memberikan catatan bahwa angka ini mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 9,89 % .

Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap ekspor barang dan jasa, perannya mencapai 108,73 % terhadap PDRB, dapat menciptakan kerentanan, terutama terhadap risiko perlambatan ekonomi global dan permintaan pasar Tiongkok.

Kualitas Pekerjaan dan Ketimpangan Wilayah

Sektor kesejahteraan menunjukkan tren positif dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 10,52?n perbaikan rasio ketimpangan (Gini Ratio) ke angka 0,277.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik menjadi 72,82. 

Di balik capaian tersebut, pasar kerja masih didominasi oleh sektor informal sebesar 64,23 % .

Hal ini menandakan bahwa kualitas perlindungan sosial dan kestabilan pendapatan masyarakat belum sekuat pertumbuhan output ekonominya.

Selain itu, terdapat jurang IPM yang cukup lebar antarwilayah, di mana daerah seperti Morowali telah mencapai angka 74,70, sementara Banggai Kepulauan masih berada di angka 68,44. 

Sorotan pada Tata Kelola dan Lingkungan

KAHMI juga menyoroti efektivitas belanja daerah yang dinilai masih lemah.

Hingga akhir 2025, realisasi belanja APBD Provinsi baru menyentuh 63,68 % , yang mengindikasikan adanya masalah dalam eksekusi dan prioritas pembangunan.

Masalah lingkungan hidup turut menjadi perhatian serius menyusul temuan BPK mengenai ketidakpatuhan dalam persetujuan lingkungan dan perizinan tambang.

Dengan nilai investasi yang mencapai Rp127,2 triliun, pemerintah didorong untuk lebih disiplin dalam pengawasan ekologis agar kekayaan sumber daya alam tidak meninggalkan beban lingkungan di masa depan.

Alarm Stunting dan Mitigasi Bencana

Isu kesehatan dan keselamatan warga juga tidak luput dari evaluasi. Prevalensi stunting di Sulawesi Tengah yang berada di angka 26,1 % dinilai masih jauh di atas rata-rata nasional sebesar 19,8 % .

KAHMI meminta penanganan stunting tidak hanya menjadi program rutin dinas kesehatan, tetapi menjadi gerakan lintas sektor yang dipimpin langsung oleh kepala daerah.

Terakhir, mengingat posisi geografis yang rawan bencana, pemerintah diharapkan menggeser manajemen risiko dari pola responsif ke pola preventif.

Hal ini mencakup disiplin tata ruang dan perlindungan daerah aliran sungai sebagai bagian inti dari kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Penutup

Kritik ini tidak dimaksudkan sebagai oposisi seremonial terhadap pemerintah daerah, melainkan sebagai undangan untuk melakukan evaluasi jujur.

HUT Sulteng semestinya tidak hanya diperingati dengan rasa bangga, tetapi juga dengan keberanian mengaudit arah pembangunan.

Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang anti kritik, melainkan pemerintahan yang sanggup mengubah kritik yang sah menjadi agenda perbaikan.(*)