BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Sempat bimbang, apakah lanjut kuliah atau bekerja? Demikian dirasakan M Arif Diyaul Aulia, mahasiswa semester IV Pendidikan Matematika ULM, setelah ayahnya meninggal dunia.
"Ayah adalah tulang punggung keluarga. Beliau tiada lantas bagaimana bayar UKT? Beli buku dan lainnya?" ujar Arif, seraya mengatakan ayahnya semasa hidup bekerja di Bank Kalsel.
Syukurlah, kebimbangannya tak berlangsung lama. Arif bisa tetap kuliah karena ia mendapat beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan.
Ayah Arif semasa hidup memang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu manfaat yang didapatkan ahli waris adalah beasiswa pendidikan untuk anak.
"Beasiswa yang saya dapatkan ini sangat membantu pendanaan kuliah. Alhamdulillah," kata Arif yang dihadirkan pada Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menuju Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Fugo Banjarmasin, Rabu (15/4/2026).
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan Bayar Klaim Rp 1 Triliun, Ajak Bersama Lindungi Pekerja
Baca juga: Soal Pembayaran Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik Asli, Dirlantas Polda Kalsel Buka Suara
Arif yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara berkomitmen menyelesaikan kuliah dengan baik sehingga dapat membanggakan keluarga.
Syarifuddin, Sekdaprov Kalsel, menyambut baik pelaksanaan FGD ini dan berharap apa yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota.
"Kami selaku pemerintah provinsi turut berupaya meningkatkan target kepesertaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada 2026 ini," ujarnya.
Saat ini, 42 persen tenaga kerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Target tahun ini mencapai 48 persen atau meningkat 6 persen.
"Jaminan tenaga kerja ini sangat bermanfaat, antara lain dalam mengurangi kemiskinan. Kami juga mengajak para pengusaha menyalurkan CSR untuk membantu pekerja informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan yang aktif juga akan mendapat penghargaan nasional," tambahnya.
Ady Hendratta, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, menyampaikan bahwa target peningkatan kepesertaan di Kalsel mencapai 6 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
"Setiap tiga bulan terdaftar sekitar 33 ribu peserta, berarti dalam satu bulan sekitar 11–12 ribu peserta," katanya.
Upaya peningkatan kepesertaan dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain mewajibkan nasabah KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, sektor jasa konstruksi juga diwajibkan mendaftarkan tenaga kerjanya, baik oleh konsultan perencana, kontraktor pelaksana, maupun konsultan pengawas.
Untuk pekerja nonformal, pendanaan iuran didorong melalui CSR perusahaan. Sejumlah perusahaan seperti Jhonlin telah mengalokasikan anggaran untuk melindungi pekerja sektor informal.
Hal serupa juga diarahkan kepada perusahaan ritel seperti Indomaret dan Alfamart.
"Kami juga telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan agar kewajiban pemberi kerja dapat berjalan dengan baik," jelasnya.
Pendanaan kepesertaan pekerja nonformal juga bersumber dari APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa.
"Pada 2025 lalu, sebesar Rp1 triliun manfaat telah disalurkan kepada 85.315 tenaga kerja," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Fadlilah Utami, menegaskan bahwa manfaat program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi keluarga yang ditinggalkan.
"Kami ingin memastikan seluruh pekerja di Banjarmasin dan sekitarnya terlindungi. Kisah Arif menjadi bukti bahwa program ini hadir memberikan keberlanjutan pendidikan bagi anak pekerja. Ini adalah bentuk nyata negara hadir melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Fadlilah.
Ia juga mengajak seluruh pekerja, baik formal maupun informal, untuk segera mendaftarkan diri agar mendapatkan perlindungan yang optimal.
(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)
