TRIBUNJATIMTIMUR.COM, MALANG - Rencana pembangunan Alun-alun Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen diproyeksikan bakal menjadi proyek 'mercusuar' selama 10 tahun masa jabatan Bupati HM Sanusi MM.
Proyek ini bukan sekadar menjadi ikon dan legacy, namun juga membutuhkan anggaran yang sangat besar hingga tak mampu ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sedang mengencangkan ikat pinggang akibat adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 644 miliar, dari jatah rutin tahunan sebesar Rp 3 triliun.
Meski demikian, suami Hj Anis Zaidah tersebut tetap mencari terobosan pembiayaan di luar APBD.
Salah satunya, Sanusi melirik Bank Jatim untuk menanggung pembiayaan tersebut, berkaca pada langkah Pemkab Banyuwangi saat membangun Taman Blambangan dengan meminjam Rp 250 miliar ke Bank Jatim.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Malang Sampaikan Pandangan Umum Ranperda Penyertaan Modal BPR Artha Kanjuruhan
"Iya, itu karena pak bupati ingin Kepanjen bisa segera ramai, layaknya sebuah ibu kota. Salah satunya, ya harus ada alun-alun, biar bisa mendongkrak kemajuan Kepanjen," ujar Ahmad Kusairi, koordinator LSM Pro Desa, Selasa (14/4/2026).
Tantangan utama yang perlu diantisipasi menurut Kusairi adalah potensi pemilik sawah di lokasi calon alun-alun yang "berulah".
Mereka dikhawatirkan akan mematok harga seenaknya karena merasa lahan sawahnya sangat dibutuhkan.
Berdasarkan informasi, Pemkab Malang saat ini baru memiliki lahan seluas 2 hektare (Ha), namun lokasinya bukan berada di titik tengah yang akan dijadikan alun-alun.
Oleh karena itu, masih dibutuhkan pembebasan lahan tambahan seluas 5 Ha untuk ruang terbuka hijau di sekeliling alun-alun.
"Apa sudah diantisipasi, jika pemilik sawah itu saat ini tiba-tiba minta per-meter Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta. Itu kan bisa habis Rp 100 miliar, cuma buat pengadaan tanahnya saja. Kalau bisa ya harganya itu harus di bawah Rp 1,5 juta per meter," ungkap Kusairi.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Abdul Qodir atau Adeng, Ketua Fraksi PDIP, menegaskan tidak boleh ada pihak yang berlogika menang-menangan dalam proyek ini.
Menurut Adeng, alun-alun adalah proyek pemerintah untuk kepentingan rakyat, sehingga kepentingan pribadi harus dinomorduakan.
Terkait proses ganti untung, Adeng menawarkan dua solusi, yakni pembelian langsung atau tukar guling dengan lahan pengganti yang jauh lebih luas.
"Kami kok yakin, tak ada masalah dengan pengadaan lahannya karena proyek ini bukan untung-untungan. Tapi, ini demi memajukan Kepanjen, agar layak jadi ibu kota Kabupaten Malang," ungkap Sekretaris DPC PDIP tersebut, yang kini digadang-gadang oleh 17 dari 33 PAC partainya untuk maju di Pilkada 2029 mendatang. (*)
(Imam Taufiq/TribunJatimTimur.com)
