BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di kawasan Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) Martapura akhirnya sampai ke telinga DPRD Kabupaten Banjar. 

Menyikapi laporan tersebut, Komisi II DPRD Banjar langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait, Rabu (15/4/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Banjar, H Irwan Bora itu turut menghadirkan Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta perwakilan Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Setda Banjar.

“Kami sangat prihatin. PPS ini ikon Martapura, jadi ketika ada dugaan pungli tentu meresahkan pedagang dan masyarakat. Karena itu kami ingin persoalan ini ditangani secara serius,” ujarnya.

Baca juga: Bandara Syamsudin Noor Akan Berangkatkan 6.758 Calon Jemaah Haji, Keberangkatan Perdana 24 April

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa dugaan pungli memang terjadi di lapangan. 

Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah Martapura, Rusdiansyah, menyebut, ada oknum yang diduga meminta sejumlah uang kepada pedagang dengan nominal berkisar antara Rp 10 ribu hingga Rp 40 ribu.

Bahkan, pedagang yang menolak membayar disebut mendapat tekanan, seperti ditempati lapak di depan toko mereka sehingga mengganggu aktivitas usaha.

Menanggapi hal itu, DPRD Banjar menegaskan tidak boleh ada praktik premanisme di kawasan pasar.

Pihaknya juga mendorong penanganan yang lebih serius agar persoalan serupa tidak terus berulang. 

“Negara kita negara hukum, tidak boleh kalah dengan premanisme. Kalau ada oknum yang meresahkan, harus ditindak tegas. Tidak ada yang kebal hukum,” tegas Irwan.

Sebagai langkah lanjutan, DPRD Banjar mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk melakukan penertiban di kawasan PPS secara berkelanjutan. 

Satgas tersebut diharapkan dapat memastikan pedagang beraktivitas dengan aman dan nyaman.

Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah Martapura, Rusdiansyah, menyambut baik dukungan DPRD dalam upaya penertiban kawasan PPS. Ia juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan satuan tugas (satgas).

“Kami sangat mendukung pembentukan satgas agar kondisi di PPS tetap kondusif dan para pedagang merasa aman dalam berusaha,” katanya. (Banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)